"DPP belum ada keputusan karena pemerintah sendiri belum secara resmi dan jelas langkahnya," kata ketua DPR Agung Laksono pada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/5/2008).
Menurut Agung, pemerintah harus mengkaji ulang penerapan bantuan langsung tunai (BLT) terkait rencana kenaikan harga BBM. Hal ini dikarenakan BLT tahun 2005 banyak mengalami masalah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agung meminta opsi kenaikan BBM harus menjadi jalan keluar terakhir. Pemerintah harus mengupayakan penghematan energi, efisiensi anggaran di Pertamkina dan PLN , efisiensi anggaran departemen, diversifikasi energi dengan biofoul, dan moratorium utang selama 5 tahun.
"Kalau langkah-langkah itu semua belum terpenuhi, baru opsi BBM naik dapat dijalankan. Jangan belum dilakukan langkah-langkah tapi langsung naik. Kasian rakyat," pungkasnya. (yid/ary)











































