Penerbitan SKB Ahmadiyah Seharusnya Tidak Ditunda

Jakarta - Sikap pemerintah yang menunda merilis Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah disayangkan FPPP. Seharusnya pemerintah menjadi solusi bagi persoalan Ahmadiyah, bukan mengulurnya.

"Pemerintah seharusnya melindungi pemurnian ajaran agama dari penyimpangan dan penistaan. Harusnya sudah ada keputusan, bukan menunda-nunda. Ini disayangkan,"kata Ketua FPPP DPR RI Lukman Hakim Saifuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2008).

Menurut anggota Komisi III ini, pemerintah tidak boleh menggunakan alasan melindungi kebebasan sekelompok orang dengan menista kemurnian ajaran agama.

"Terasa amat sangat aneh kalau pemerintah melindungi kebebasan sekelompok orang tapi membiarkan penistaan oleh orang lain," tandas Lukman. (nwk/nrl)