Samin & Revolusi Teduh

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang booming. Setelah berhasil 'mendudukkan' kadernya di banyak daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kini mulai muncul wacana baru. Men-calonpresiden-kan Hidayat Nur Wahid.

Wacana itu sudah muncul sejak tahun lalu. Tapi masih timbul-tenggelam. Nampaknya itu karena PKS sendiri ‘belum’ yakin dengan kekuatannya sendiri. Baru setelah berhasil mengukir sejarah di banyak daerah, maka ambisi pun dipertinggi. Kalau di level Bupati, Walikota, dan Gubernur gilang-gemilang, mengapa tidak sekalian nyasar jabatan tertinggi di negeri ini.

Pikiran itu memang rasional. Malah kalau melihat tren partai ini dalam beberapa bulan terakhir, gagasan itu juga keharusan. Karena tujuan tertinggi partai adalah untuk meraih kekuasaan. Menempatkan kader sebagai penguasa negeri. Dengan begitu, gagasan partai bisa direalisasikan menjadi kebijakan politik.

Namun sebelum itu menjadi menu utama dalam perjuangan PKS, nampaknya partai ini perlu melihat kembali jatidirinya. Jatidiri partai, watak konstituennya, dan tentu, juga jatidiri orang yang akan diusungnya untuk ditempatkan pada posisi puncak. Hidayat Nur Wahid (HNW).

Sebagai partai program, PKS memang tumbuh luar biasa. Dia lambat tapi pasti dalam meraih simpati. Melakukan sosialisasi melalui pengajian dan mushola. Merangkul anak muda yang 'muak' dengan ketimpangan di kampus atau di kampung. Dan dengan bahasa 'keimanan' mengajaknya ‘berjuang’ melawan itu melalui gerakan moral dan 'ibadah'.

Gerakan macam itu memang hebat. PKS akhirnya tidak dilihat sebagai partai politik. PKS berubah jadi cawan penampung. Penampung keresahan, kejengkelan, ketidakberdayaan, serta memberi harapan di tengah banyak orang sudah lepas harapan.

Revolusi teduh yang dilakukan PKS mirip Saminisme. Samin Surosentiko dalam melawan Belanda tidak menterjemahkan revolusi sebagai kekerasan, kekasaran, dan mungkin berdarah-darah. Revolusi itu didekonstruksi dengan sikap 'sumeleh'. Menuruti perintah tapi tidak patuh. Dan menerima hukuman dengan legowo sembari meminta dihukum tambah. Berkat itu Belanda puyeng. Kehilangan akal.

PKS dalam menjalankan roda partai menjalankan pola ‘semacam’ itu. Di tengah jaman edan, politisi negeri dijangkiti wabah korupsi, dan penegakan hukum belum maksimal, PKS tidak berkoar-koar tapi memberi tauladan. Menjaga moralitas kader.

HNW berada di garis depan. Gayanya sederhana, omongannya menyejukkan, serta 'bersih' dari segala persoalan hedonistis. Itu yang menjadi magnit bagi bangsa yang sudah kebingungan ini. PKS tidak hanya jadi tambatan kadernya, tetapi juga jadi pilihan 'massa liar' yang bukan partisan partai mana-mana.

Namun adakah dengan begitu HNW merupakan calon presiden idaman? Menurut saya malah sebaliknya. HNW tidak layak jadi pemimpin negeri. Dia lebih cocok jadi pemimpin umat. Jika dipaksakan, tidak hanya HNW yang bakal merugi, tetapi juga PKS.

Dalam banyak sejarah orang besar telah tercatat soal itu. Raja yang bermoral dijatuhkan rakyatnya karena moralitasnya yang baik. Itu tersurat dalam The Prince Machiavelli. Sedang dalam negeri, penurunan pamor terjadi pada Gus Dur pasca lengser jadi presiden. Ditambah dalil Lord Acton yang menyebut ‘kekuasaan cenderung korup’, maka rasanya wacana yang digulirkan simpatisan HNW adalah kontra produktif.

Partai 'Keadilan dan Sejahtera' adalah utopia. Dia angan-angan dan harapan. Jika itu menjadi realitas, maka hilang sudah kekuatannya sebagai harapan dan angan-angan. Adakah bisa dibayangkan reaksi umat kalau HNW presiden dan PKS jadi partai pemerintah?

Keterangan Penulis:
Djoko Su'ud Sukahar, pemerhati budaya, tinggal di Jakarta. Alamat e-mail jok5000@yahoo.com. (iy/iy)