.webp)
Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Minggu (4/5/2008). Hadir dalam acara itu Usman Hamid, Goenawan Mohamad, Hendardi, Todung Mulya Lubis dan Siti Musdah Mulia.
Rekomendasi Bakor Bakem yang menjadi rujukan SKB pembubaran Ahmadiyah dinilai bukan berdasarkan hukum, tapi berdasarkan agama. Tidak ada di UU manapun yang bisa ditemukan bahwa Ahmadiyah itu sesat. "Apakah kita negara agama?" protes Asvinawati, Dirketur LBH Jakarta.
Menurut Asvinawati, SKB merujuk pada UU nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang merupakan produk demokrasi terpimpin. "SBY harus melihat ketika SKB ini diterbitkan, menteri ini mengakui zamannya demokrasi terpimpin. SBY harus tahu mana menteri yang mengerti hukum secara keseluruhan," kata Asvinawati.
Goenawan Mohamad mengimbau supaya SKB jangan sampai dikeluarkan karena bertentangan dengan kebebasan beragama yang merupakan bagian penting dari negara. "Jika Ahmadiyah dibubarkan, satu lagi bagian penting dari negara sudah dikhianati," tandas Goenawan.
Sedangkan Todung Mulya Lubis menyatakan, pernyataan yang menuding Ahmadiyah itu sesat merupakan pernyataan arogan. Negara tidak punya hak masuk domain pribadi. "Ini kebebasan berserikat, kita akan melawan setiap pembubaran organisasi," tandas Todung.
Siti Musdah Mulia mengaku malu akibat adanya kasus Ahmadiyah. "Saya malu jadi orang Indonesia dan orang Islam," kata Musdah.
Sementara Usman Hamid mengimbau presiden meminta 3 menteri untuk meninjau Bakor Bakem. Ia menolak pembubaran Ahmadiyah karena akan memicu kekerasan. (iy/mar)
