.webp)
"Kalau ini tidak ada keputusan yang jelas. Kami akan gerakan seluruh anggota DPRD se-Indonesia untuk mengeruduk DPR," kata Ketua Komisi D DPRD Blora Jawa Tengah M Solihin saat mendampingi 30 pengurus Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri se-Indonesia (FTHSNI) saat audiensi di ruang Fraksi PAN, Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/5/2008).
Solihin kecewa karena nasib para guru honorer di daerahnya dan di seluruh Indonesia tidak mendapat perhatian. Meskipun telah mengabdi, mereka tak kunjung diangkat menjadi PNS. "Keringat mereka telah diperas puluhan tahun. Tapi nasib mereka hanya mendapat honor yang tidak mencukupi," ujarnya.
Solihin merasa malu karena sebagai anggota DPRD tidak dapat membantu para guru honorer di daerahnya yang saat ini ikut berunjuk rasa. Sebab untuk mengubah nasib mereka, hanya pemerintah pusat yang bisa merevisi peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer non APBD dan APBN. "Kita tiap hari mendengar tangisan mereka," katanya.
Solihin prihatin dengan honor mereka yang hanya Rp 150 ribu setiap bulannya. "Dengan uang segitu, bagaimana nasib anak-anak mereka," ujarnya.
Kekecewaan serupa juga diungkapkan Ketua DPRD Blora Jawa Tengah HM Warsit. Warsit meminta agar pemerintah agar segera mengangkat para guru honorer.
(mar/nrl)
