Demo Hardiknas Tumpah Ruah Di Jalan Malioboro Yogya

Yogyakarta - Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen menggelar memperingati Hari Pendidikan Nasional (hardiknas). Massa tumpah ruah di kawasan Jl Malioboro sehingga sempat memacetkan arus lalu-lintas selama lebih kurang 3 jam.

Aksi yang digelar hari ini, Jumat (2/5/2008) mulai pukul 09.30-11.30 WIB di lakukan secara bergelombang dan bergantian. Mereka berangkat menuju kawasan Malioboro dari berbagai titik pemberangkatan seperti dari Tugu Yogyakarta di Mangkubumi, kampus UGM Bulaksumur, kampus UII Jl Cik Ditiro dan Taman parkir Jl Abu Bakar Ali.

Masa pendemo di antaranya berasal dari anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), KM UGM, HMI MPO Cabang Sleman, HMI Yogyakarta, PMII, Pokja Pendidikan Gratis DIY, Aliansi BEM Jogjakarta, Aliansi Mahasiswa Yogyakarta dll.

Karena sepanjang jalan Malioboro dipenuhi massa, aparat Poltabes Yogyakarta mengalihkan sebagian arus lalu-lintas. Mobil dan motor diminta melewati jalur lambat yang digunakan untuk jalur sepeda, becak dan andong sebab arus utama di jalan tersebut tertutup massa.

Kapoltabes Yogyakarta, Kombes Agung Budi Maryoto turun langsung memantau aksi mahasiswa di jalan itu. Ratusan aparat disiagakan di sepanjang Jl Malioboro hingga depan Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta, halaman DPRD DIY, kantor Gubernur DIY dan Malioboro Mal.

Selain berorasi di sepanjang Jl Malioboro hingga simpang empat Kantor Pos Besar di Jl Senopati, massa juga menggelar orasi di halaman DPRD DIY. Secara bergantian pula Ketua DPRD DIY Djuwarto dan sejumlah anggota DPRD lainnya menemui mahasiswa.

Isu yang diangkatpun semuanya sama yakni menolak komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Adanya pendidikan gratis dan murah untuk rakyat serta peningkatan jumlah anggaran baik APBN dan APBD bidang pendidikan serta kenaikan gaji guru.

Koordinator Pokja Pendidikan Gratis DIY, Syaiful Bahri dalam orasinya di halaman DPRD DIY mengatakan UU Sisdiknas 2003 dan RUU BHP harus ditolak dan dihapuskan karena akan menghilangkan kesempatan rakyat miskin memperoleh hak pendidikan.

"Standarisasi pendidikan melalui UN juga harus dihapus karena bukan lagi jadi barometer kelulusan. Sebaliknya jadi alat intimidasi dan momok bagi guru dan siswa," tegas Syaiful. (bgs/djo)