Kekayaan Yang Jadi Kutukan

Jakarta - Kenaikan harga minyak mentah dunia sekarang sudah mencapai US$ 120 per barel. Harga yang fantastik ini tentu membuat pemerintah merasa dilema. Di satu sisi, bila pencabutan subsidi yang dipilih mengikuti laju kenaikan harga minyak dunia, gejolak sosial politik berpotensi terjadi. Tapi bila pemerintah menaikan subsidi, risikonya tidak kalah besar, yakni bisa membuat ekonomi Indonesia carut- marut.

Dari kedua opsi tersebut rupanya pemerintah memilih tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sekalipun nantinya akan naik, tapi itu dijadikan langkah terakhir. "Kita lihat dulu perkembangan berikutnya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, langkah utama yang dilakukan pemerintah sebagai antisipasi meroketnya harga minyak adalah optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, efisiensi PLN dan Pertamina, pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, dan penghematan lainnya.

Dalam APBN 2008, pemerintah melakukan berbagai hal untuk menekan pembengkakan subsidi antara lain pengurangan volume konsumsi BBM dari semula 39 juta kiloliter menjadi 35,5 juta kiloliter, dan mengkonversi minyak tanah ke gas dengan volume tetap sebesar 2 juta kilo liter selama 2008. Belanja subsidi dalam RAPBNP 2008 mengalami kenaikan hingga mencapai 213,4 persen dari semula di APBN 2008 sebesar Rp 97,9 triliun menjadi Rp 208,6 triliun.

Subsidi energi sebesar Rp 161,2 triliun terdiri dari subsidi BBM melalui Pertamina sebesar Rp 106,2 triliun (sebelumnya Rp45,8 triliun) dan subsidi listrik melalui PLN sebesar Rp 55,0 triliun (sebelumnya Rp 29,8 triliun).

Pemerintah hati-hati sekali mengambil kebijakan kenaikan harga BBM. Soalnya, bukan gejolak sosial saja yang nanti akan terjadi. Suasana politik pun diperkirakan bisa memanas kalau sampai harga BBM melambung tinggi. Apalagi Pemilu 2009 sudah di depan mata. Itu sebabnya, dua pekan lalu Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi setidaknya hingga 2009. Sekalipun risikonya subsidi pemerintah terhadap BBM akan membengkak.

Salah satu cara yang dianggap bisa meminimalisasi beban subsidi melalui penghematan BBM. Program ini direncanakan akan dimulai awal Juni 2008 mendatang. Selain penghematan, pemerintah juga berencana melakukan konversi premium dari oktan 88 menjadi oktan 90 yang harganya lebih tinggi. Tujuannya, supaya saat pemerintah menaikan harga premium, angkanya tidak begitu mengangetkan masyarakat.

Tapi menurut sumber detikcom di Pertamina, premium yang beredar saat ini sudah berkadar oktan 90. "Kadar oktan premium kita saat ini adalah 90 dan itu berlangsung sudah sangat lama," kata sumber tersebut.

Langkah lainnya untuk mengantisipasi beban subsidi, pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi, yakni BBM untuk kalangan industri. Sekalipun yang dinaikan BBM nonsubsidi, tetap saja imbasnya kemana-mana. Bebarapa harga kebutuhan pokok merangkak naik. Tidak hanya sembako, produsen bahan bangunan juga telah menaikkan harga. Beberapa kebutuhan pokok hasil olahan industri pun naik hingga 25%.

Menurut Sofyan Wanandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, semenjak Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi, para pengusaha mulai terpanggang. Harga BBM untuk industri itu didongkrak dengan kisaran 2,9%-6,4%. Kenaikan berlanjut. Pada awal Desember 2007, harga BBM industri melesat hingga 21,7%. "Kelangsungan dunia usaha di Indonesia terancam," tegas Sofyan Wanandi kepada detikcom.

Karena teriakan dari kalangan industri inilah akhirnya Kalla kembali mengumumkan rencana fantastik. Menurut dia, pemerintah dan Pertamina sedang menggodok skenario baru mengenai pembatasan pemakaian premium.

Menanggapi hal ini, Faisal Basri, pengamat ekonomi mengatakan, inilah dampak akibat pemerintah gagal mengelola dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya bagi kemakmuran rakyat. "Kekayaan migas kita telah menjelma jadi kutukan," tegas Faisal kepada detikcom.

Faisal juga menambahkan konversi BBM merupakan langkah salah yang diambil oleh pemerintah. Karena dampaknya akan menjadi negatif dan rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. (ron/ddg)