NU : Pelarangan Ahmadiyah Itu Domain Pemerintah

Sidoarjo - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menyerahkan sepenuhnya ada pemerintah untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah. NU hanya bisa menyikapi Ahmadiyah dengan dakwah.

"Menyikapi Ahmadiyah itu domain pemerintah yang mewakili negara. Porsi NU hanyalah pendekatan menurut agamis," kata Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi kepada wartawan seusai acara Harlah Muslimat NU ke-62 di lapangan parkir Gelanggang Olahraga Delta Sidoarjo, Sabtu (26/4/2008).

Menurut NU kata Hasyim apa yang diyakini dan dilakukan oleh Ahmadiyah memang menyimpang. NU kata Hasyim akan melakukan pendekatan dakwah untuk menyadarkan jemaah Ahmadiyah agar kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya.

"Menyikapi Ahmadiyah tidak bisa dengan kekerasan karena kita sama-sama warga negara," tuturnya.

Dan sekarang ini menurut Hasyim  pemerintahlah yang sekarang  mengambil keputusan pelarangan dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB).

"Sekarang bagaimana keputusan pemerintah untuk membuat bagaimana SKB itu," pungkasnya.

Pemerintah pekan depan berencana akan membuat SKB dari tiga menteri yang meminta pada Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya. Ahmadiyah dilarang melakukan kegiatan karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.
(wln/ana)