Era Legislative Heavy, DPR Cenderung Korupsi

Jakarta - Orde Baru dikenang sebagai era executive heavy yakni kekuasaan bertumpuk di pemerintahan. Reformasi datang, kekuasaan menumpuk di legislatif sehingga memudahkan korupsi.

"Power tends to corrupt. Kekuasaan cenderung korupsi. Apalagi ketika zaman Pak Harto itu executive heavy, sekarang legislative heavy," cetus anggota Komisi III DPR Agus Purnomo dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (25/4/2008).

Ketika legislatif sarat dengan kekuasaan, korupsi menjadi mudah terjadi. Kekuasaan perundang-undangan, bujeter dan pengawasan eksekutif semua disandang lembaga yang berkantor di Senayan ini.

"DPR kan yang menentukan political budget. Dia kan tahu informasi. Dia bisa menggunakan informasi itu untuk apa, bisa untuk positif, bisa negatif," jelas Agus Purnomo.

Apakah itu berarti ada anggota DPR yang memanfaatkan kekuasaan itu untuk hal yang negatif? "Mungkin ada perilaku-perilaku seperti itu," jelas Agus yang berasal dari Fraksi PKS itu.

Oleh karena itu, Agus Purnomo tak mau KPK dibubarkan atau dipangkas kewenangannya. KPK harus berperan mencegah DPR menjadi lembaga yang kebal hukum dan sarat kekuasaan.

"KPK ini harus dipertahankan, sampai korupsi tidak ada," pungkasnya. (aba/mar)