Munaslub, Agar Bisa Lari Kencang

Jakarta - Senin malam, 21 April sejumlah pengurus DPP Partai Golkar tiba-tiba berdatangan ke rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jalan Diponegoro 2, Menteng. Acara kumpul-kumpul di rumah wapres yang juga Ketua Umum Golkar tersebut kabarnya untuk mengevaluasi soal pilkada di sejumlah daerah. Pagi harinya, di Kantor DPP Golkar juga diadakan rapat resmi yang dipimpin Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono. Agendanya juga sama, yakni mengevaluasi kinerja mesin politik Golkar di sejumlah daerah.

Dua kekalahan berturut-turut Golkar dalam pilkada Jabar dan Sumut memang menimbulkan keresahan di lingkungan partai berlambang beringin tersebut. Mesin-mesin politik Golkar di kedua daerah yang pada Pemilu 2004 lalu sebagai lumbung suara partai tersebut dinilai mogok. Hal ini berujung aksi saling tuding antar sesama kader Golkar.

Ketua Kaukus Muda Partai Golkar Kamrussamad menyatakan seharusnya yang perlu dievaluasi adalah kepemimpinan JK, bukan jajaran DPD yang menjadi mesin partai di lapangan. Alasannya, pilkada di kantong suara Partai Golkar (Sulsel, Jabar, dan Sumut), yang berakhir dengan kekalahan calon yang diusung Golkar, merupakan hasil rekomendasi pusat, bukan aspirasi kader di daerah pemilihan.

"Seharusnya yang melakukan evaluasi adalah  jajaran DPD tingkat I dan II terhadap kepemimpinan JK. Karena dia (JK) telah gagal melakukan konsolidasi sehingga Golkar babak belur dalam beberapa pilkada," jelas Kamrussamad saat dihubungi detikcom.

Salah satu penyebab buruknya Konsolidasi di kalangan elit Golkar adalah rangkap jabatan. Banyak elit partai yang tidak fokus karena merangkap jabatan politis dan partai antara lain Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla merangkap Wapres, Wakil Ketum Agung Laksono merangkap Ketua DPR,dan banyak kader DPP sampai DPD yang menjadi anggota DPR atau DPRD.

Akibatnya, kata Direktur Pusat Kajian Ilmu Politik (Puskapol) UI Sri Budi Eko Wardani, konsolidasi dan komunikasi di internal Golkar tidak berjalan. Hal ini akibat keberadaan JK dan Agung Laksono begitu dominan dalam setiap kebijakan partai.

Sedangkan pengamat politik CSIS Indra J Pilliang menilai, kesibukan JK sebagai wapres membuat dirinya kurang fokus mengurus partai. "Saya kira kekalahan calon dari Golkar di Pilkada ada kontribusi ketidakfokusan JK. Ada banyak hal yang ditimpakan ke JK membuat dia kurang fokus," kata Indra.

Golkar yang sekarang, diakui Indra, memang sangat berbeda dengan Golkar waktu dipegang Akbar. Kalau dulu Akbar sering mendatangi basis massa kultural. Sedangkan JK sangat kurang sehingga  berpotensi memperjauh jarak loyalisme di tingkat bawah. Akibatnya tidak ada loyalitas bagi kader-kader Golkar di tingkat akar rumput.

Untuk itu perlu ada restrukturisasi di tubuh Golkar. Setidaknya harus dicari pekerja politik yang mampu melakukan penetrasi ke basis bawah. Sehingga elit-elit Golkar tidak itu-itu saja. "Perlu dilakukan bedah caesar di tubuh Golkar. Sehingga ke depannya partai ini punya basis massa yang kuat," jelasnya.

Akbar Tandjung juga sependapat bila perlu ada pembenahan dalam tubuh Golkar. Bahkan Mantan Ketua Umum Partai Golkar dan bekas Ketua DPR ini melihat, dengan kekalahan calon dari Partai Golkar di Pilkada Jabar Sumut bisa dijadikan alasan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Sebab, kekalahan Partai Golkar di lumbung suaranya sebagai bukti tidak berhasilnya JK sebagai ketua umum.

"Kalau mau cepat, bisa dilakukan melalui Munaslub. Tapi syaratnya harus mendapat dukungan dari 2/3 DPD tingkat I dan tingkat II. Kalau cukup syarat, baru bisa digelar," jelas Akbar.

Kata Akbar lagi, Munaslub bisa saja digelar dengan alasan ketua umum dinyatakan tidak berhasil. Sebab salah satu ukuran keberhasilan adalah menempatkan orang-orangnya di posisi eksekutif dan legislatif. Jadi kalau dalam menempatkan kadernya sebagai gubernur tidak berhasil, itu bisa dijadikan landasan untuk menggelar Munaslub. Sebab gubernur adalah jabatan politik.

Wacana Munaslub Golkar belakangan semakin kencang berhembus seiring dengan kekalahan dalam pilkada di Jabar dan Sumut. Bahkan sejumlah DPD tingkat I dan DPD tingkat II dikabarkan mulai mengembangkan wacana tersebut meski baru sebatas omong-omongan sesama kader.

Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman, mengaku, dirinya banyak menerima telepon dari kader Golkar di beberapa daerah yang kecewa dengan kekalahan di Pilkada Jabar dan Sumut. Sebab kekalahan tersebut dikhawatirkan mempengaruhi daerah lain yang akan melakukan Pilkada. "Beberapa teman pengurus Golkar di daerah lain bahkan sudah banyak yang telepon ke saya untuk mempercepat Rapimnas atau Munaslub," ujar Gandung.

Bagi kubu JK, wacana Munaslub yang diusung beberapa kader partai adalah hal yang mengada-ada. Agung Laksono kemudian menuding, pihak yang melontarkan wacana Munaslub punya agenda lain dengan mengait-ngaitkan kekalahan Golkar di pilkada sebagai pintu masuk untuk menggantikan JK sebagai ketua umum partai. "Saya tidak setuju, kalau cara-cara ini ditolerir, karena bisa memperkeruh keadaan dan bisa mengancam keutuhan partai," kata Agung usai berziarah ke makam Bung Karno, pekan lalu.

Sementara anak buah JK yang lain, yakni Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo menilai usulan Munaslub untuk mengganti JK sebagai tindakan yang tidak mengerti aturan. Kekalahan Golkar dalam pilkada tidak bisa diarahkan sepenuhnya kepada ketua umum. Alasannya, karena DPP tidak memiliki hak veto dalam menentukan calon. Tapi calon diputuskan dalam Rapimda. "Yang ngomong seperti itu nggak ngerti aturan.  Karena yang menentukan calon pilkada itu di daerah ya rapimda," kata Firman di  DPR.

Menurut Firman, kekalahan calon Golkar dalam Pilkada banyak disebabkan karena keputusan pencalonan tidak disesuaikan dengan sistem yang ada yakni hasil survei. Akibat inkonsistensi tersebut, sering kali calon yang diusung Golkar tidak populer sehingga kalah dalam pilkada.

Namun menurut Ketua DPD Jawa Barat Uu Rukmana kapada detikcom, penunjukan pasangan Danny Setiawan dan Iwan Sulandjana dalam Pilkada Jabar, merupakan instruksi dari pusat. Sebab sebagian kader di sejumlah DPC di Jabar umumnya kurang sreg dengan Danny. Meski begitu, Rukmana mengaku telah melakukan segala upaya untuk memenangkan pasangan Danny-Iwan (Da'i). Tapi akhirnya tetap saja tidak bisa mengubah keadaan. Pasangan Da'i duduk di posisi juru kunci perolehan suara dalam Pilgub Jabar tersebut. Akibatnya, beberapa kader Golkar di Jabar sempat mendesaknya mundur.

Akbar Tandjung juga punya informasi serupa seperti yang dikatakan Uu Rukmana. Dalam sebuah diskusi di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, ia menerima banyak keluhan dari beberapa tokoh Golkar di Jabar. Misalnya Yance, tokoh Golkar di wilayah Pantura, yang meliputi wilayah Karawang, Indramayu, Subang dan Cirebon. Yance sebetulnya, kata Akbar, tidak happy dengan rekrutmen calon gubernur Jabar waktu itu. Sehingga ia  tidak memberikan dukungan pada Danny Setiawan. Tapi  JK kemudian membujuknya dan memberi keyakinan kalau Danny sosok yang bisa diandalkan. Mau tidak mau Yance pun pasrah dan menuruti arahan sang ketua umum.

Selain Yance, mantan Ketua Partai Golkar di suatu Kabupaten di Jawa Barat, juga mengeluh soal calon yang diusung pusat. Bahkan, kata Akbar, fungsionaris Partai Golkar di pusat secara diam-diam persepsinya terpecah. Ada yang cenderung mendukung Agum Gumelar ada juga yang mendukung Danny. "Hal inilah yang membikin Golkar tidak solid," jelas Akbar.

Melihat kondisi ini Akbar kemudian berkesimpulan perlu adanya perubahan dalam mesin politik Golkar, terutama di tingkat elitnya. Salah satu cara untuk melakukan perubahan dengan jalan Munaslub. (ddg/asy)