Sejarawan: Pemerintah Harus Pertahankan Rumah Bung Karno

Jakarta - Rencana penjualan rumah keluarga Bung Karno di Blitar memprihatinkan. Pemerintah seharusnya mempertahankan keberadaan rumah tersebut dan menjadikannya sebagai museum atau cagar budaya.

"Kemampuan keluarga itu terbatas. Mereka tidak bisa mengelola peninggalan Bung Karno sepenuhnya. Seyogyanya pemerintah setempat yang melestarikan karena itu bukan tanggung jawab keluarga sepenuhnya," kata pengamat sejarah Asvi Warman Adam kepada detikcom, Minggu (20/4/2008).

Asvi menjelaskan, dengan dipertahankannya peninggalan sejarah ini, masyarakat bisa melihat perjuangan proklamator sejak lahir hingga dewasa.

"Seyogyanya pemerintah yang membeli atau menjadikannya cagar budaya milik pemda dengan mengganti kepada keluarga. Atau lebih baik dijadikan museum dibanding mal," imbuh dia.

Namun saat ini, menurut Asvi, perhatian pemerintah tersita dengan persoalan ekonomi atau janji-janji pemilu yang belum terwujud. Apalagi hal-hal yang berbau sejarah terkesan tidak menarik.

"Sejarah dalam pengajaran saja cenderung membosangkan. Itu yang mendorong akhirnya tidak kepedulian, apakah itu pemerintah pusat atau daerah," ujar dia.

Selain itu yang tidak kalah penting, lanjut Asvi, dorongan komersial yang sangat kuat mengabaikan nilai sejarah. "Mengingat keuntungan yang diperoleh bisa merobohkan bangunan sejarah," kata dia.

Menurut Asvi, masalah peninggalan sejarah ini bisa juga ditangani pemerintah daerah setempat sebagai bentuk perhatian terhadap sejarah.

"Saya prihatin karena rumah Bung Karno tetap bangunan sejarah. Menurut saya, jika pemerintah pusat tidak melakukan, seyogyanya pemerintah daerah," pungkas dia. (mly/djo)