Jangan Biarkan Politik Pembiaran Atas Kasus Ahmadiyah

Blitar - Ahmadiyah dilarang. Keputusan ini dinilai harus diikuti langkah lanjutan. Bukan hanya berhenti sampai ditahap itu. Pemerintah harus melakukan langkah konkrit agar tidak terjadi konflik horizontal.

"Pemerintah jangan melakukan politik pembiaran. Ini harus disosialisasikan, perlu di beri petunjuk karena jangan sampai pengikut aliran itu dikejar-kejar," kata Ketua DPR Agung Laksono, kepada detikcom, di sela-sela kunjungannya ke Makam Bung Karno di Blitar, Sabtu (19/4/2008).

Agung menambahkan pemerintah perlu melakukan pembinaan kepada pengikut aliran AHmadiyah. "Dan masyarakat agar tidak melakukan main hakim sendiri. Kalau dibiarkan berbahaya," ujarnya.

Agung juga mengaku dirinya, tidak menyetujui bila aksi kekerasan terhadap para pengikut Ahmadiyah dan pemerintah diminta untuk tidak diam saja bila hal tersebut terjadi.

"Jangan sampai ada kekerasan dan ada yang saling melukai. Pemerintah perlu melakukan pendekatan, merangkul tokoh-tokoh agama seperti dari MUI," tandasnya (ndr/)