Gara-gara Tidak Ada Ahlinya

Jakarta - Satu per satu lahan di areal gedung bertingkat di Jakarta mulai ambles. Sejumlah kalangan mengatakan, hal itu terjadi akibat adanya penurunan tanah. Dan faktor terbesarnya dikarenakan eksploitasi air tanah secara berlebihan.

Pihak DPRD DKI Jakarta akhirnya mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan masalah ini. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto berasumsi, amblesnya tanah itu disebabkan dua faktor, yakni karena besarnya penyedotan air dalam sehingga kekuatan tanah yang ada di atasnya jadi labil atau pengembang tidak menjalankan aturan yang ada.

"Pemprov harus mengawasi secara ketat proyek-proyek yang sedang dikerjakan pengembang. Apakah akan berdampak kepada lingkungan sekitar atau tidak," ujar
Sayogo.

Desakan ini kemudian ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Gubernur yang pada saat pilkada akrab disapa Bang Kumis ini kepada wartawan di balaikota kemudian berencana akan melakukan evaluasi kebijakan pemanfaatan air tanah. Bukan itu saja, Fauzi juga mulai memberi intruksi kepada anak buahnya untuk memperketat pengawasan.

Dinas Pertambangan DKI Jakarta ditugasi melakukan pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah di Jakarta. Sementara itu Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) harus meningkatkan pengawasan bangunan di Jakarta.

Tapi perintah Fauzi agaknya susah-susah gampang untuk dikerjakan. Soalnya Dinas P2B merasa jumlah anak buahnya tidak sepadan dengan banyak gedung bertingkat yang ada di Jakarta. Jumlah petugas P2B hanya 600 orang. Sedangkan jumlah gedung yang tingginya lebih dari 700-an. Runyamnya lagi, 80 Persen dari gedung yang ada tidak memiliki kelayakan menggunakan bangunan (KMB).

Selain minim petugas, P2B juga mengeluh kalau petugas yang ahli pengelola gedung tinggi di Jakarta sangat langka. "Ahli pengelola gedung yang bersertifikat kebanyakan orang asing," ungkap Hari Sasongko Kepala P2B DKI Jakarta kepada detikcom.

Ia juga mengaku, sebenarnya sudah berulangkali mengusulkan supaya dinas P2B memiliki wadah tersendiri bagi ahli pengelola gedung. Jasa para ahli akan disewa oleh pengelola gedung dan setiap periode tertentu laporan kelayakan gedung diberikan kepada P2B. Tapi hingga sekarang keinginan itu belum terealisasi.

Kondisi ini membuat Hasbi Azis Kepala Riset dan Analisis Kebijakan Publik Walhi Jakarta berpendapat, kalau amblesnya tanah di area gedung bertingkat disebabkan ketidakberesen tatakelola air dan pemerintahan. "Pemprov memang kami lihat tidak peduli terhadap lingkungan," tegas Hasbi.

Salah satu contoh abainya Pemprov DKI terhadap tatakelola air adalah tidak tersedianya air bersih melalui PAM untuk gedung-gedung di Jakarta. Sejauh ini PAM hanya melayani sekitar 50 persen warga Jakarta. Akhirnya banyak pengelola gedung yang menyedot air tanah. Parahnya lagi, lahan hijau yang ada di Jakarta semakin menyusut karena di situ justru dibangun bangunan-bangunan permanen.

Sikap seperti ini dianggap Hasbi sebagai faktor utama buruknya kondisi air tanah di Jakarta. Penurunan permukaan tanah terjadi akibat pengambilan air tanah yang berlebihan dan pembangunan gedung bertingkat. Sebab dampak dari tingginya bangunan akan berpengaruh terhadap penurunan tanah. Makin tinggi bangunan didirikan makin besar dampak penurunan tanah.

Belum lagi para kontraktor banyak yang bekerja serampangan saat pengerjaan proyek. "Mereka melakukan penyedotan air secara besar-besaran tanpa mengindahkan aturan," lanjut Hasbi.

Untuk mengantisipasi penyedotan air yang banyak dalam jangka pendek, Ridwan Zamaludin dari BPPT mengatakan, seharusnya kontraktor memakai retaining wall, atau tanggul darurat.Jadi airnya ditahan dulu dan baru dibuang secara bertahap.

Tapi yang paling penting lagi, imbuh Ridwan, pemerintah secara ketat melakukan pengawasan. Apakah pengembang mengerjakan proyek sesuai amdal apa tidak. Sebab jika kontraktor mengikuti aturan dampak terhadap lingkungan bisa diminimalisir. (ddg/iy)