.webp)
"Bangunan itu terlihat miring sudah sejak lama," jelas Waluyo, petugas parkir pusat perbelanjaan pertama di Indonesia tersebut.
Kemiringan bangunan tersebut dikabarkan sudah berlangsung lebih dari empat tahun. Sejak itu pintu-pintu kaca di anjungan itu tak bisa ditutup. Pengelola berupaya memperbaiki dengan menambal semen dan dicat merah. Namun tetap saja kemiringan itu tidak bisa diperbaiki. Keramik yang menempel di selasar pun ikut terkelupas karena lantainya ambles.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hari, kemiringan tersebut disebabkan fondasi bangunan yang dangkal ditambah tanah di bawah bangunan labil. Akibatnya saat tanahnya turun, bangunannya jadi ikutan turun. Ia juga membantah kalau gedung Sarinah yang mengalami kemiringan. "Fondasi dan konstruksi Sarinah masih bagus. Jadi tidak masalah. Apalagi bangunan itu terpisah dengan bangunan utama," jelas Hari.
Tapi supaya tidak mencelakai pengunjung yang ingin ke ATM, pengelola berencana memindahkan ATM ke dalam gedung. Sedangkan P2B akan memasang alat untuk mengetahui berapa jauh amblesnya tanah di lokasi tersebut. Tapi sejauh ini berdasarkan catatan P2B, kemiringan Sarinah telah mencapai 5 centimeter.
Soal penyebab penurunan tanah, Hari menyebut kalau penyebabnya adalah adanya pergerakan tanah yang signifikan lantaran penyedotan air tanah, sementara tanah di lokasi tersebut bukan tanah asli melainkan lumpur.
Hal sama juga dikatakan Hasbi Azis, Kepala Riset dan Analisis Kebijakan Publik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta. Kepada detikcom Hasbi mengatakan, amblesnya gedung Sarinah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Hasilnya berdasarkan catatan Walhi, dalam 10 tahun terakhir tanah di kawasan Sudirman-Thamrin, ambles sedalam 10 centimeter.
Maraknya pembangunan gedung bertingkat dan penggunaan air tanah di Jakarta memicu penurunan muka air tanah. Sebab kebutuhan air di gedung-gedung di Jakarta sangat tinggi. Sedangkan PAM saat ini baru bisa memenuhi 50 persen dari kebutuhan.
Kondisinya semakin buruk karena cadangan air tanah di Jakarta sangat terbatas lantaran daerah resapan semakin berkurang. "Bisa dibilang kondisi kritis ini tinggal menunggu waktu. Jika tidak segera dikendalikan lama-lama tanah di Jakarta bisa ambles," jelas Hasbi.
Sejauh ini Dinas Pertambangan DKI Jakarta baru sebatas melakukan penelitian terhadap kondisi tanah dan keadaan air dalam tanah. Temuan mutakhir yang dilakukan tim Dinas Pertambangan menyebutkan, beberapa kawasan bisnis di Jakarta, seperti kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, kondisinya cukup kritis.
Di beberapa kawasan bisnis tersebut, kata Kepala Dinas Pertambangan DKI Jakarta Peni Susanti, mengalami penurunan muka air tanah hingga lima meter setiap tahunnya. Untuk itu kantornya sedang meningkatkan pengawasan pelaksanaan aturan penggunaan air tanah di kawasan bisnis. Khususnya penggunaan sumur bor di kawasan gedung bertingkat.
"Kami akan mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membatasi penggunaan sumur dalam oleh pengembang dan pengelola gedung. Pemprov harus mengawasi secara ketat," tukas Ketua komisi D DPRD DKI Jakarta, Sayogo Hendrosubroto kepada detikcom.
Menurut aturan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta, penggunaan sumur bor maksimal hanya 100m3/liter. Tapi di lapangan penyedotan air tanah itu lebih dari itu. Akibatnya bisa ditebak. Volume air tanah di Jakarta semakin menyusut. Lebih lagi pembangunan gedung bertingkat semakin bertebaran. Hasilnya, perebutan air tanah semakin tinggi intensitasnya.
Sayogo mengaku akan membentuk tim untuk meneliti siapa atau lembaga mana yang seharusnya berwenang menangani masalah ini. “Kita teliti masalah ini kewenangan siapa sehingga bisa terkontrol," ujar Sayogo.
Hanya saja, kalau sebatas melakukan pengontrolan hasilnya akan tidak maksimal. Soalnya, kata Hasbi Azis dari Walhi Jakarta, volume air tanah yang ada di Jakarta semakin menyusut. Sedangkan gedung-gedung bertingkat terus dibangun di atas lahan hijau yang sejatinya diperuntukan sebagai daerah resapan air. (ddg/iy)
