10 DPC PKB se-Riau Desak Laksanakan Muswilub

Pekanbaru - Kisruh di tubuh PKB tidak hanya terjadi di pusat. Kini hal yang sama merembet ke PKB Riau. Sepuluh Dewan Pengurus Cabang (DPC) mengusulkan digelarnya Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) untuk menggantikan Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Riau, Rizal Akbar.

Desakan untuk melaksanakan Muswilub itu disampaikan Ketua Forum Lintas DPC PKB se-Riau, Jhon Kennedy dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (14/4/2008) di Pekanbaru.

Menurutnya, Jhon yang juga Ketua DC PKB Pekanbaru, desakan Muswilub ini sehubungan Ketua Dewan Tanfizd PKB Riau Rijal Akbar dinilai gagal membangun konsulidasi seluruh DPC yang ada di Riau.

"Kami beralasan Rizal Akbar tidak mampu membangun konsolidasi partai guna menghadapi Pilkada dan Pemilu 2009. Karena itu, demi kebaikan partai, kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap Rizal Akbar dan meminta untuk segera digelar Muswilub," ujar Jhon Kennedy.

Jhon menjelaskan, dari 13 DCP yang ada, saat ini sudah ada 10 DPC PBK di Riau yang mendesak dilaksanakan Muswilub. DPC PKB yaitu, Pekanbaru, Pelalawan, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Dumai, Kuansing dan DPC PKB Bengkalis.

"Hanya DPC PKB Indragiri Hulu saja yang menolak dan tidak ikut dalam gerakan yang disebut sepuluh DPC sebagai upaya penyelamatan partai PKB Riau itu," kata Jhon.

Ketua Forum Lintas DPC PKB se-Riau, yang juga Ketua DPC PKB Pekanbaru, Jhon Kennedy SH menjelaskan, surat permintaan menggelar muswilub sudah disampaikan 10 DPC itu ke DPP PKB pada Kamis 9 April lalu.

Disinggung bawah mosi tidak percaya kepada Rijzal Akbar terkait tidak memberikan dukungan politik kepada Muhaimin dan Lukman Edy, Jhon membantah isu tersebut. Usulan muswilub yang disampaikan 10 DPC PKB se-Riau, kata Jhon, sama sekali tidak ada kaitannya dengan konflik di DPP PKB. Ia menegaskan ini murni persoalan partai di tingkat wilayah.

"Selama ini jangankan melakukan pembinaan, komunikasi saja antara ketua DPW dengan cabang-cabang sangat minim. Jadi, bagaimana membesarkan partai kalau antara DPW dan DPC tidak saling komunikasi," tegasnya.
(cha/djo)