"PKB itu sudah ada badan hukumnya, sebuah badan hukum itu tidak boleh sama namanya," kata Menkum HAM Andi Matalata di Kantornya, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (14/4/2008).
Lalu bagaimana dengan rencana kubu Gus Dur yang akan memberikan laporan pengurusan baru ?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT











































