Pertimbangkan Beri Sanksi Al Amin, PPP Bentuk Tim Khusus

Jakarta - Penangkapan anggota FPPP DPR Al Amin Nur Nasution oleh KPK membuat nama PPP tercemar. DPP PPP langsung membentuk tim khusus untuk mengumpulkan data-data terkait penangkapan suami pedangdut Kristina.

Data-data tersebut akan dijadikan bahan rencana pemberian sanksi dalam rapat internal DPP PPP menyikapi tertangkapnya Al Amin.

"Betapa pun Al Amin itu Ketua DPW dan anggota DPR dari PPP. DPP sedang mengumpulkan informasi terkait kasusnya dia. Ini akan jadi bahan pertimbangan untuk memberikan sanksi," ujar Ketua DPP PPP Arief Mudatsir Mandan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2008).

Arief mengaku prihatin atas tertangkapnya Al Amin dalam dugaan kasus penyuapan. Namun, azas praduga tidak bersalah harus dikedepakan. Karena itu KPK diminta tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan mengungkap masalah ini hingga tuntas.

"Kita prihatin dan menyesalkan atas kejadian ini. KPK harus menjalankan tugasnya secara profesional dengan tetap menjunjung azas tidak bersalah," jelas Arief.

Saat ditanya sanksi apa yang akan diberikan DPP kepada anggota Komisi IV itu, Arief belum dapat menjelaskan.

"Sanksi akan disesuaikan dengan pelanggaran yang bersangkutan. Apakah itu nonaktif, pemecatan atau recalling, tergantung bukti-bukti yang kuat. Jangan sampai kita menzalimi," tandas dia.

Al Amin Nur Nasution ditangkap KPK pada hari ini pukul 02.00 WIB di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. Selain Al Amin, KPK juga menangkap Sekda Kabupaten Bintan Azirwan, sopir sekda, sekretaris sekda, dan seorang wanita yang disebut-sebut PSK yang diduga untuk 'bonus'. (nik/nrl)