Menjajah Rakyat Sendiri

Jakarta - Kemarin ada dua demo besar-besaran di Jakarta. Di Indofood Pro Demokrasi menggeruduk kantor perusahaan milik Lim Sioe Liong yang punya utang besar tapi ngemplang. Dan yang kedua karyawan Pelindo yang menolak disahkannya undang-undang pelayaran.

Dua perkara besar itu tetap dimenangkan pihak yang besar. Lim Sioe Liong (Sudono Salim) tetap ongkang-ongkang dengan kekayaan luar biasa hasil mengeruk uang negeri ini dengan dalih utang yang tak dibayar-bayar. Sedang wakil rakyat mengesahkan undang-undang yang diprotes itu, yang implisit memberi keleluasaan asing menguasai sektor laut include jasa pelabuhan.

Dari dua kasus itu tampak di depan kita, betapa pengambil kebijakan tidak tampak berpihak pada rakyat. Lim Sioe Liong kaya menikmati kekayaannya di negeri seberang sambil berdiri di atas punggung rakyat yang melarat. Sedang wakil rakyat yang terhormat dengan alibi globalisasi dan semangat 'masa depan yang cerah' memberi ruang gerak asing kian merajalela.

Kita ini hina-dina miskin papa. Tidak punya apa-apa. Kekayaan melimpah hanya impian. Bangunan indah dan megah fatamorgana. Dan ungkapan gemah ripa loh jinawi tata tentrem karta raharjo itu igauan. Apalagi orang-orang yang dipercaya rakyat terkesan telah bertindak sebagai makelar 'operator' asing.

Kalau boleh disebut kekayaan, maka harta kita itu adalah utang yang menumpuk, manusia miskin dalam jumlah tak terkira, sifat koruptif yang diberi amanah, dan watak suka ribut serta bicara untuk sesuatu yang tak perlu diributkan dan dibicarakan. Kita masih selalu rame ing pamrih, sepi ing gawe. Ngomong doang !

Negeri ini sudah terjajah. Hutan jati kita eksportirnya Malaysia. Rotan kita yang melimpah eksportirnya Singapura. Gas dan minyak made in Amerika. Alam kita yang indah dan permai dijadikan obyek jualan banyak negara. Dan celakanya, berbagai produk hukum yang sudah serta sedang digodok naga-naganya juga mengarah ke sana. Kita hanya boleh berbangga sebagai eksportir babu dan pensuplay trafficking nomor satu di dunia.

'Penjajahan' itu rasanya tak lama lagi akan menghilangkan stempel 'Indonesia'. Tanda-tanda itu sudah mengerubungi keseharian kita. Telekomunikasi dimiliki asing, perbankan juga, minuman juga, makanan juga, suplemen juga, transportasi juga, sandang juga, dan jangan-jangan juga diri kita yang tak terasa telah menjadi mesin pemulus penjajahan bentuk baru itu.

Sinyalemen itu didasarkan atas kenyataan hari-hari ini dan ke depan, betapa asing telah menjadi tidak asing karena telah menjadi bagian dari kebutuhan primer sampai tersier kita. Sedang watak koruptif yang mewabah mengingatkan pangkal kejatuhan VOC di banyak negeri jajahannya. Terus adakah kita hanya menunggu 'kejatuhan' negeri ini?

Jawabannya memang kompleks. Tapi soal ini, ada pengalaman menyakitkan ketika penulis bertemu dengan beberapa aktivis di Bhopal, India puluhan tahun lewat. Sang teman itu punya kebanggaan yang melegakan di tengah kondisi negerinya yang 50 persen penduduknya miskin.

Katanya, biar miskin, baju yang dikenakan orang India buatan sendiri, AC biar jelek buatan sendiri, dan kalaulah ada otomotif yang masuk India, maka komponennya sebagian besar made in India. "Itu kenapa mobil itu dinamai Suzuki-Maruti, bukan hanya Suzuki." Dan berkat itu, maka untuk urusan teknologi Informasi (IT), India nomor satu di dunia, dan teknologi nuklirnya nomor dua di dunia.

Preambule UUD 45 mengamanatkan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Tapi jika sekarang watak manusiawi dan watak adil tak kunjung kita punya, adakah kita mampu menangkal 'penjajahan' bentuk baru yang dampaknya lebih gila itu?

Ada dua solusi. Pemerintah harus berbuat ekstrim. Atau kalau tidak, rakyatlah yang harus ekstrim !

Keterangan Penulis:
Djoko Su'ud Sukahar, pemerhati budaya, tinggal di Jakarta. Alamat e-mail jok5000@yahoo.com. (iy/iy)