.webp)
"Syarat presiden cukup berpendidikan SLTP saja karena dulu Pak Harto juga lulusan SLTP," kata Indra dalam rapat dengar pendapat RUU Pilpres di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/4/2008).
Menurut dia, capres tidak perlu disebutkan tidak tunanetra. "Gus Dur saja dulu tunanetra pernah memimpin juga. Tetapi ini bukan pesenan PKB loh," kilahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikatakan Indra, capres harus menyampaikan visi misi ke Sidang Paripurna MPR RI pada hari pertama kampanye.
"Sebagaimana cagub dan cawagub membacakan visi dan misi di depan DPRD. Visi dan misi harus disebarkan 1 juta eksemplar. Rakyat tidak perlu lagi mempelajari visi dan misinya," kata Indra.
Lebih lanjut, Indra mengusulkan agar daftar pemilih diperbaharui jika ada pilpres tahap II. "Ini yang dilupakan UU karena menurut saya pasti ada perubahan seperti yang usia 17 tahun, nikah atau pensiun. Itu kan ubah daftar pemilih," papar dia.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat dari Universitas Airlangga Kacung Marijan mengusulkan pelaksanaan pemilu harus menggunakan prinsip pluraritas, bukan 2 putaran dan harus menggunakan sistem preferensial.
"Dengan sistem ini memungkinkan adanya calon yang mencapai suara mayoritas atau 50 persen plus 1. Jadi hanya 1 kali putaran saja," kata dia.
Menurutnya, capres harus ada dukungan dari partai atau kumpulan partai yang signifikan. (aan/nrl)
