Komisi Informasi Publik Segera Dibentuk

Jakarta - Komisi Informasi Publik (KIP) ditingkat pusat dan provinsi segera dibentuk. KIP dibebani tugas menjamin ketersediaan informasi kepada publik seperti diamanatkan UU Kebebasan Mendapatkan Informasi Publik yang baru saja disahkan.

"Selambat-lambatnya setahun, harus sudah ada KIP di pusat dan propinsi. Sementara UU-nya menunggu dua tahun untuk diimplementasikan, nunggu sarana dan prasarananya siap," kata Menkominfo Mohammad Nuh usai menghadiri rapat paripurna pengesahan UU tersebut di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (3/4/2008).

Sedikitnya, imbuh Nuh, ada tiga persiapan yang harus dilakukan. Pertama, penyediaan infrastruktur hukum seperti peraturan pemerintah ataupun menteri, pembentukan KIP, dan persiapan teknis seperti penyediaan peralatan komputer dan database.

"Yang terpenting komitmen dari pemerintah, DPR dan lembaga hukum. Termasuk pula sosialisasi," tegas Nuh.

Meski UU ini telah disepakati, institusi intelijen dan militer kebal hukum alias masuk dalam daftar perkecualian. Segala gerak-gerik intelijen hingga evaluasi operasi intel, masyarakat dilarang tahu sama sekali. Demikian isi pasal 7 UU Kebebasan Mendapatkan Informasi Publik. (Ari/nvt)