"Itu anggaran lama yang ditunda. Dengan adanya tunjangan itu diharapkan hakim tidak lagi menerima suap," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/4/2008).
Menurut politisi Golkar itu, jika hakim setelah mendapat kenaikan tunjangan masih menerima suap, maka tunjangan bisa saja dievaluasi dan dicabut. Hal itu bisa dilakukan karena kewenangan penganggaran ada di DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apakah momentumnya tepat, sebab tunjangan dinaikkan di tengah kenaikan harga sembako dan kelangkaan minyak? "Ini kan untuk memperbaiki pengadilan. Kalau pengadilannya sudah baik yang lain akan mengikuti," tandasnya. (nvt/aba)
