Pemerintah Dinilai Tak Tegas Sikapi Fitna

Jakarta - Presiden SBY dinilai belum membuat kebijakan konkret terkait peredaran film Fitna. Sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam (FPMI) menyayangkan sikap tersebut.

"FPMI menilai sikap pemerintah tidak tegas. Seharusnya pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda kalau pemerintah tidak mendukung Geert Wilders (anggota parlemen Belanda yang mebuat film Fitna)," kata Jubir FPMI Taufik Amrullah dalam keterangan pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/4/2008).

Menurut dia, Barat telah beberapa kali melakukan perbuatan yang menyakiti umat Islam. Karena itu, jika tindakan semacam itu tetap dibiarkan akan semakin membuat mereka lebih leluasa memprovokasi dan menghina umat Islam di dunia.

Ketua FPAN Zulkifli Hassan yang ikut dalam keterangan pers menambahkan, sikap pemerintah Belanda yang membiarkan anggota parlemennya menyebarkan film Fitna sungguh menyakitkan umat Islam. Karena itu, boikot pada produk Belanda bisa saja dilakukan jika pemerintah Belanda tidak segera mengambil tindakan.

"Kita sudah disakiti. Mulai dari dijajah selama ratusan tahun, sekarang menghina dan melecehkan Islam. Ini harus diambil tindakan tegas oleh pemerintah. Kalau tidak mau minta maaf dan menghukum pelakunya bisa saja boikot dilakukan," ketus Zulkifli. (nvt/mly)