Nonton Film Bersama Pejabat, Politik Pembodohan

Palembang - Fenomena nonton film bersama bukan hanya terjadi di pusat. Bahkan nonton bersama film Ayat-Ayat Cinta (AAC) juga dilakukan di daerah. Di Palembang misalnya, calon gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, juga asyik nonton bareng (nobar). Fenomena ini disebut sebagai politik pembodohan.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Soleh Idrus, yang dihubungi detikcom, Minggu (30/03/2008), sangat menyesalkan munculnya fenomena tersebut. Menurut Soleh Idrus, nonton film bersama merupakan usaha para aktor politik membangun citra dirinya atau mengalihkan persoalan sebenarnya yang dialami masyarakat.

"Masyarakat kita kan kesadaran politiknya relatif rendah, jadi masih senang dengan tebar pesona para aktor politik seperti itu," kata Soleh. "Tapi, ini sebenarnya politik pembodohan," katanya.

Sementara di daerah, seperti di Sumatra Selatan yang akan menghadapi Pilkada, kegiatan itu jelas sebagai usaha menarik simpatis publik. "Tidak semua orang mampu membeli karcis buat nonton. Jadi, kegiatan seperti ini pasti disenangi rakyat. Dapat dikatakan, secara politik, kegiatan seperti ini sifatnya sementara, dan merupakan bagian dari sogok politik," katanya.
Ini sama halnya dengan kegiatan seperti melakukan pengobatan massal gratis, atau membagikan kebutuhan rakyat secara langsung seperti sembako atau peralatan sekolah.

"Ini tidak dapat disalahkan, karena memang sebagian besar rakyat kita senang diperlakukan seperti itu. Tapi, seharusnya, para aktor politik memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, bukan memanfaatkannya. Kalau ini terlihat sekali, ambisi menjadi kepala daerah atau pemimpin," katanya.

Menghadapi fenomena ini, Soleh berharap para pejuang prodemokrasi, menjadi penengah antara masyarakat dengan para aktor politik dengan melakukan deal-deal politik yang bersifat program kerja.

"Kelaparan dan kebodohan ini kan tidak hanya diselesaikan melalui nonton gratis, berobat gratis, pembagian pelaratan sekolah. Harus ada program yang cerdas, yang mengubah kondisi. Kalau rakyat makmur, semuanya mampu membayar. Jadi, buatlah program menjadikan rakyat makmur, bukan berharap menerima sesuatu secara gratis," katanya.

"Saya percaya masih banyak akademisi, aktifis NGO, pers, ormas, dan mahasiswa, yang berpikir jernih," katanya.
(tw/iy)