Perlu Utusan Khusus Papua

Jakarta - Persoalan sosial politik yang terjadi di Papua seringkali dipublikasikan komunitas internasional untuk menjatuhkan citra Indonesia. Agar tidak terulang, Ketua DPR Agung Laksono mengusulkan agar dibentuk utusan khusus untuk urusan Papua.

"Perlu ada semacam utusan khusus untuk urusan Papua," ujar Agung usai kampanye pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulandjana dalam Pilgub Jabar di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (29/3/2008).

Agung berasalan, perlunya utusan khusus untuk Papua karena wilayah di ujung timur Indonesia itu seringkali diganggu opini publik yang membuat citra Indonesia buruk di mata dunia internasional. Dia mencontohkan, kehadiran senator Amerika Serikat beberapa waktu lalu yang kemudian melaporkan berbagai hal negatif soal Papua ke Kongres AS.

Agung menjelaskan, utusan khusus tersebut memiliki peran untuk meluruskan secara proporsional opini publik tentang Papua dan Indonesia yang berkembang di masyarakat regional dan internasional. Utusan khusus tersebut berfungsi mewakili Indonesia dalam berbagai forum komunitas Internasional yang membahas persoalan Papua.

Agung mencontohkan, utusan khusus Indonesia untuk urusan Timur Tengah yang dilakukan Alwi Shihab dan utusan khusus untuk urusan Timor Timur yang pernah dibentuk pemerintah, lalu dengan menunjuk Lopez da Cruz sebagai utusan.

"Ini untuk urusan luar negeri, sehingga bisa mewakili pemerintah. Jadi bukan tidak ada presedennya. Melainkan sudah ada. Kenapa untuk Papua tidak dibentuk juga seperti itu," cetusnya.

Wakil Ketum Partai Golkar ini juga mengatakan, utusan tersebut dapat mewakili menlu untuk menghadiri komunitas internasional mengenai urusan Papua. "Kalau setiap kali urusan Papua diurusi Menlu, bisa memakan waktu," imbuhnya.

Sebagaimana utusan khusus lainnya, lanjut Agung, utusan khusus untuk urusan Papua ini juga bertanggung jawab langsung kepada presiden dengan tetap berkoordinasi dengan Deplu.

"Tentu utusan ini harus diisi oleh asli Papua. Karena dia yang lebih mengetahui persoalan Papua untuk dijelaskan ke dunia internasional," pungkas dia. (rmd/nvt)