Salah satu yang berdiri di kubu Cak Imin adalah Ketua DPP PKBΒ yang pernah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Abdul Kadir Karding.
Menurut Karding, permintaan agar Muhaimin mengunduran diri dalam rapat pleno DPP PKB itu tidakΒ sesuai dengan aturan partai. Karding mengatakan bahwa ketua umum Dewan Syuro dan ketua umum Dewan Tanfidz adalah mandataris partai yang dipilih sekitar 400 cabang dan wilayah PKB seluruh Indonesia melalui muktamar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Karding, ada tindakan yang harus dilakukan agar budaya pembekuan sepihak tidak terjadi berulang kali. Karding sendiri mengaku juga pernah menjadi korban dengan dicopot sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah.
Karding juga mencontohkan beberapa hari lalu rekannya sesama ketua DPW di Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah juga dibekukan.
"Yang kemarin itu (pembekuan di daerah) tidak adanya penyikapan karena ingin menghargai. Kita tutup mata terhadap keadaan itu. Ini mau menjelang pemilu kita harus berpikir lebih arif bijaksana. Kita harus menyelamatkan partai, membenarkan aturan main, dengan nilai kebenaran yang ada di dalamnya. Kami melihat bahwa proses ini tidak etis," jelas Karding.
Apa tidak takut dipecat dari PKB, mengingat dalam sejarah PKB yang melawan justru dipinggirkan?
"Itu (pemberhentian) kan efek risiko saja, kalau kita ngaku PKB bagian dari instrumen demokrasi tidak boleh ada seperti itu. Tentu ada aturannya. Tidak gampang, kita punya hak," kata Karding.
(nwk/nrl)











































