Aksi sempat berlangsung tegang karena massa menuntut bertemu dengan GM Pertamina UPms III tetapi hanya ditemui oleh stafnya.
Menurut para demonstran, kebijakan PT Pertamina menaikkan harga minyak dengan alasan konversi gas dinilai sangat merugikan masyarakat. PT Pertamina hendaknya mempertimbangkan lagi rencana itu karena dampaknya mengancam masyarakat miskin jika subsidi dicabut dan minyak tanah diterapkan harga keekomonian mencapai Rp 8.700 per liter. Apalagi Sumsel adalah lumbung energi nasional.
"Kita tidak bisa menikmati hasil SDA yang terus disedot investor asing di daerah ini. Yang jelas masyarakat bisa hidup aman kalau bisa makan. Lalu bagaimana kita makan kalau harga minyak mencapai Rp 4.000 hingga Rp 8.700 per liter," kata Jhon Kennedy, Ketua Bidang PPD HMI Palembang.
Massa berorasi di depan kantor PT Pertamina dan menuntut bertemu dengan GM Pertamina, tetapi yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat. Mereka meneriakkan yel-yel "Pertamina pembunuh berdarah dingin, gas dijadikan rakitan bom untuk bunuh masyarakat kecil".
Para pengunjukrasa juga membawa sejumlah pamflet yang antara lain bertuliskan "Harga minyak tanah melambung, rakyat kelaparan".
Dalam pernyataan sikapnya, HMI Palembang mengatakan PT Pertamina harus memberikan pilihan pada masyarakat untuk mengonsumsi gas atau minyak tanah. Pertamina juga harus melaksanakan uji kelayakan konversi gas, perhatikan kualitas tabung gas 3 Kg, jangan cabut subsidi minyak tanah di Kota Palembang, dan Pertamina harus mengontrol harga dari produsen serta berikan jaminan kepada masyarakat bahwa harga gas tersebut tidak akan berubah. (tw/djo)











































