ONH Plus Diambil Alih Depag Hindari 'Mata Duitan'

Jakarta - Pro dan kontra mewarnai kebijakan pendaftaran ONH plus yang langsung ditangani Depag. Namun kebijakan itu diamini Ketua DPR Agung Laksono. Dia menilai, kebijakan itu muncul lantaran pemerintah dianggap tidak profit oriented.

"Karena kalau pemerintah dipandang tidak profit oriented, melainkan lebih kepada sosial. Tapi kalau biro pandangannya bisa ke sana," ujar Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/3/2008).

Disampaikan dia, pemerintah hanya kerja sama saja dengan biro penyelenggaraan haji. "Intinya Depag harus memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi jamaah," sambung dia.

Menurut Agung, dia sudah berbicara dengan Komisi VIII DPR. Dia meminta komisi tersebut untuk segera melakukan pembicaraan khusus dan intens dalam rangka menghimpun masukan-masukan dari masyarakat dan juga biro penyelenggara haji.

"Ini supaya terhindar dari masalah. Sebab kok bisa biaya haji dari Kuala Lumpur ke Jeddah lebih murah dari Indonesia ke Jeddah. Padahal jaraknya relatif sama, dan pelayanan mereka lebih baik," tandas politisi Golkar ini.
(nvt/ana)