PDIP: Soal Wakil Menlu, SBY Jangan Tambah Polemik

Jakarta - Rencana Presiden SBY mengangkat wakil menteri luar negeri dinilai hanya menambah polemik di masyarakat. Dalam sisa masa pemerintahannya, SBY diminta fokus pada tugas menyejahterakan rakyat.

"Padahal waktu untuk pemerintahan ini tidak terlalu lama. Seharusnya fokus bagaimana menyejahterakan rakyat, harga-harga yang membumbung tinggi dan tidak menambah polemik baru di masyarakat," kata Sekjen PDIP Pramono Anung, di DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (25/3/2008).

Menurut pria yang akrab disapa Pram itu, polemik yang timbul sebenarnya merugikan bagi pemerintah sendiri.

Tapi bukankah jabatannya ini lazim di negara lain? "Persoalannya, kalau seperti itu kenapa tidak dibikin sejak awal. Kalau logikanya seperti itu, di negara-negara lain ada yang namanya juga wakil menteri pertahanan, wakil mendagri, kedudukannya juga sama," ujar Pram.

Meski begitu, Pram menyebutkan, dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak untuk mengangkat siapa pun.

"Jubir presiden mengatakan ini jabatan politis, dan jabatan politis itu memang kewenangan sepenuhnya presiden. Apalagi kami sudah melihat perpresnya. Memang ada hal yang perlu dijelaskan secara clear kepada DPR. Bahwa itu adalah kewenangan sepenuhnya dari presiden, yang namanya parlemen itu tidak boleh mengganggu gugat," papar Pram.

Mengenai alasan kesulitan komunikasi yang disampaikan Menlu Hassan Wirajuda dalam raker di DPR, Pram menganggap hal itu mengada-ada. "Masak presiden tidak bisa berkomunikasi dengan menlunya," cetus Pram.

Mengenai sejumlah nama yang disebut sebagai calon, seperti Ketua Komisi I DPR asal Partai Golkar Theo L Sambuaga, Dubes RI di PBB Marty Natalegawa, dan jubir presiden Dino Patti Djalal, Pram enggan berkomentar.

"Saya bukan peramal. Presiden bisa mengangkat siapapun, dan dalam sistem presidensial itu diakui," tutupnya.
(bal/nvt)