"RS Haji susah diatur Pemda karena juga menyangkut saham yang cukup besar dari Depag. Ada baiknya Depag lepas sahamnya saja. RS Haji biar jadi aset Pemda, sesuai fungsi awal," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin.
Hal itu disampaikan dia di kantornya, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta, Senin (24/3/2008).
Menurut Nurdin, jika RS Haji dikelola Jakarta, pengontrolan akan lebih mudah dilakukan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga cukup profesional dalam mengurus rumah sakit tersebut.
"Salimar, profesional, di Dinkes yang diandalkan dia. Jujur," ujarnya.
Nurdin juga mengimbau, kisruh sebaiknya jangan langsung diselesaikan ke ranah hukum. "Komunikasi antar lembaga dulu," tandasnya. (ken/nvt)











































