Bila RI Diam Soal Buyung, Pelecehan Akan Makin Dituai

Jakarta - Sikap pemerintah yang enggan mengirimkan nota protes terkait tertahannya Adnan Buyung Nasution dan Abdul Rahman Saleh di Imigrasi Singapura disayangkan Komisi I DPR. Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza meminta pemerintah mengkaji ulang tindakan tersebut.

Menurut dia, sikap diam RI terhadap tindakan Singapura akan semakin menuai pelecehan selanjutnya.

"Pernyataan pemerintah tidak akan melayangkan nota protes itu terlalu dini. Seharusnya pemerintah meminta klarifikasi dulu, biar tidak terkesan kita takut," kata Yusron dalam rapat kerja dengan jajaran Menko Polhukam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2008).

Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi I DPR Theo Sambuaga. Menurutnya, pemerintah harus meminta klarifikasi terlebih dahulu. Karena Buyung adalah anggota Wantimpres, sedangkan Arman adalah mantan Jaksa Agung.

"Seharusnya kita klarifikasi dulu. Karena 2 orang itu ada yang pejabat dan yang mantan pejabat," ucap Theo.

Anggota I Effendy Choirie menilai tindakan yang dilakukan negara tetangga itu karena lemahnya diplomasi Indonesia di luar negeri. Karena itu pemerintah harus lebih tegas memposisikan dirinya, selain juga harus meperbaiki diplomasi di luar negeri.

"Kita itu negara besar. Tapi karena tidak kita kelola dengan baik, akhirnya kita dilecehkan. Itu karena performance kita yang tidak tegas," ujarnya.
(nvt/nrl)