Baik investasi baru maupun tambahan investasi di sektor kontruksi, perkebunan, energi, properti dan pariwisata. Semua diajukan kelompok-kelompok perusahaan besar Timur Tengah seperti Bin Ladin Group, Emaar Properties, Gulf Petroleum, Pacific Inter Link, Jumeirah Group dan Ras Al Khaimah Crown Prince.
Pertemuan dibagi dalam sesi pertemuan umum dan 1 on 1. Keduanya berlangsung di lantai 33 Hotel Fairmont, Dubai, UEA, mulai pukul 10.00 sampai 15.00 waktu setempat atau 13.00 sampai 18.00 WIB, Rabu (19/3/2008).
”Umumnya mereka senang dan tidak keliru telah berinvestasi di Indonesia. Mereka bersedia meningkatkan investasi sesuai peluang yang saya tawarkan. Memang ada isu dan masalah yang harus kita selesaikan,” ujar Presiden SBY pada wartawan di akhir pertemuan.
Pungutan liar, kerumitan birokrasi dan sinkronisasi peraturan pusat daerah, yang masih menjadi keluhan utama investor. Selain itu sering kali ada peraturan yang tidak mendukung atau malah mempersulit realisasi komitmen investasi mereka di Tanah Air.
Atas keluhan ini SBY mengintruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah memberikan agar memberikan layanan yang baik pada calon investor yang sungguh-sungguh ingin tanamkan modalnya. Agar tidak hilang peluang penambahan pendapatan dari segi pajak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
”Sudah capek-capek kita cari peluang, dan tanda tangan kontrak. Tapi tiba-tiba terlambat (realisasi) 6 bulan gara-gara ada pungli, keluarga disuruh ngurus,” sambungnya.
Terkait mulai memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2009, Kepala Negara juga mewanti para jajaran pemerintahan tidak menjadikan alasan terlantarnya urusan pihak investor. Sebab bagaimana pun juga keberadaan mereka dibutuhkan oleh rakyat dan pemenuhannyalah yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah.
”Meski suhu politik 2008-2009 makin panas, tapi amanah yang dipikulkan pada kita harus dilaksanakan dengan baik. Mari habiskan sisa waktu kita untuk rakyat dan pembangunan,” tegas SBY. (lh/gah)











































