"Posisi politik Partai Golkar tidak berubah, tetap sebagai partai pendukung pemerintah. Jadi kami tidak memandang perbedaan pendapat itu untuk meninggalkan Partai Demokrat," ujar Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2008).
Menurut Agung, Golkar akan terus mem-back up pemerintahan SBY hingga 2009. Perbedaan yang ada selama ini hanya sebatas perbedaan sikap politik.
"Koalisi ini tidak akan pecah, kita tetap berkomitmen untuk mendukung sampai 2009," tegas Ketua DPR ini.
Hal yang sama dikatakan Ketua FPPP Lukman Hakim Saefudin. Menurut dia, sikap PPP yang berbeda dengan Partai Demokrat karena keputusan komisi tidak dapat dianulir di paripurna. Jika hal itu terjadi akan menjadi preseden buruk.
"Kita memahami seperti dalam tata tertib (tatib) DPR tidak bisa paripurna menolak keputusan komisi. Kalau itu terjadi akan menjadi preseden buruk. Kita hanya mengawal tatib itu," ujar Lukman.
Dalam sidang paripurna Selasa 18 Maret 2008, Golkar dan PPP sepakat untuk menerima keputusan Komisi XI yakni menolak dua cagub BI usulan pemerintah.
Politisi Partai Demokrat menilai, sikap Golkar dan PPP yang tidak mendukung sebagai sikap inkonsistensi dalam koalisi partai pendukung pemerintah.
(nik/nrl)











































