Dana Pembebasan BKT Cair, Pengucuran Tunggu DPRD DKI Setuju

Jakarta - Pembayaran pembebasan lahan banjir kanal timur (BKT) -- proyek solusi banjir -- dapat segera dilaksanakan. Sebab anggaran pembebasan lahan dari Departemen Pekerjaan Umum telah turun. Namun, anggaran ini dapat dikucurkan setelah mendapat persetujuan DPRD DKI.

Persetujuan dari DPRD itu diperlukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Itu untuk legalnya. Secara resmi, kita harus meminta persetujuan DPRD untuk penggunaan anggaran," kata Gubernur DKI Fauzi Bowo di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2008).

Pria yang akrab disapa Foke ini mengatakan, jika surat konfirmasi persetujuan DPRD telah diterima maka Pemrpov DKI dapat segera melakukan pembebasan lahan. Dan pembayaran pembebasan lahan hanya akan dilakukan terhadap persil tanah yang secara administrasi sudah beres.

Menurut Foke, pihaknya juga akan mempercepat 500 persil tanah yang belum dibayar.

Pengedali Banjir

Foke menambahkan, pembangunan BKT ini dibutuhkan untuk pengendalian banjir. BKT juga merupakan bangunan prioritas untuk pengendalian sungai ciliwung, yang selanjutnya akan dibangun terowongan bawah tanah (deep tunnel) dari Kali Ciliwung ke BKT.

"Terowongan ini untuk memudahkan luapan kali Ciliwung ke BKT," pungkas dia. (mly/nrl)