.webp)
Untuk busway bisa dibilang program ini berjalan cukup sukses, meski beberapa kalangan ada yang mengeluhkan karena kemacetan semakin parah. Tapi setidaknya animo masyarakat pengguna transportasi umum lumayan positif. Sedangkan subway dan monorel, hingga kini masih sebatas angan. Kedua proyek ini mandek di tengah jalan.
Ketika Foke putar otak menyelesaikan program gubernur pendahulunya, Sutiyoso, kini timbul masalah jalan berlubang yang tersebar hampir di seluruh ruas jalan. Bahkan beberapa ruas di jalan protokol bopeng-bopeng akibat keseringan terendam air. "Itu salah satu yang hilang. Sebab pos anggarannya lenyap di tangan DPRD," begitu kata Foke di Balaikota, pekan lalu.
Karena tidak ada anggarannya, Foke mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. "Bagaimana memperbaiki jalan rusak kalau dananya tidak ada,"lanjut Foke. Ia beralasan, eksekutif sudah memasukan anggaran perbaikan jalan ke DPRD tapi ditolak.
Penolakan itu terjadi ketika Pemprov mengajukan penggunaan APBD untuk 2008. Setelah dipelajari usulan itu lantas dikembalikan DPRD. Ketika pengajuan itu kembali ke tangan, ternyata pos anggaran perbaikan jalan sudah tidak ada. " Jadi kita mau cari duit dari mana?", ujar gubernur yang pada saat kampanye dikenal dengan sebutan Bang Kumis.
Beberapa kalangan di DPRD punya alasan lain soal lenyapnya anggaran tersebut. Soalnya banyak proyek perbaikan jalan yang dilakukan, tapi tak lama kemudian rusak lagi akibat diakali kontraktornya. "Proyek perawatan selama ini sering dijadikan bancakan pejabat pemprov," ujar sumber detikcom di DPRD DKI Jakarta.
Foke enggan memberi komentar tentang hal ini. Tapi ia mengaku sudah menginstruksikan anak buahnya, Kepala Dinas PU Wisnu Subagyo Yusuf untuk membuat kajian yang konprehensif tentang kerusakan jalan di Jakarta. Pasalnya, kata Foke, kerusakan jalan itu jenisnya bermacam-macam, ada yang rusak total karena usia jalan sudah tua, dan harus direhab total, dan ada yang berlubang sehingga hanya perlu ditambal.
Belum juga anak buahnya bergerak membenahi jalan, satu per satu pengguna jalan di Jakarta jatuh bergelimpangan akibat kendaraannya menghantam lubang. Ratusan mengalami luka berat dan ringan. Sementara versi Traffic Management Centre (TMC), 35 orang tewas akibat lubang maut tersebut. Lubang-lubang itu bisa jadi kuburan bagi pengendara, terutama sepeda motor.
“Kita sering mendapat laporan dari masyarakat Jakarta yang jadi korban akibat jalan berlubang. Mereka juga mengeluhkan tidak adanya perbaikan jalan, " kata Zainudin MH, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta kepada detikcom.
Komisi D yang membidangi masalah pembangunan mengaku sudah beberapa kali meminta Dinas PU DKI Jakarta untuk segera memperbaiki. Tapi hingga sekarang belum juga terealisasi. Padahal korban akibat jalan berlubang sudah banyak.
"Sebagai pembayar pajak, masyarakat wajib menikmati jalan yang mulus, tidak berlubang seperti sekarang ini. Warga telah dirugikan karena banyak jalan raya yang tergenang, rusak, dan tidak segera diperbaiki," tegas Zainudin.
Sementara seorang politisi dari Senayan, Rendi Lamborjido mengatakan, kerusakan jalan tidak hanya terjadi di Jakarta. Sejumlah kota di penjuru tanah air juga mengalami nasib serupa. Anggota Kimisi V DPR dari PDIP ini kemudian meminta pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi mengatasi masalah ini.
Soal ketiadaan anggaran yang dikatakan Foke dan beberapa pejabat negara, menurut Rendi tidak masuk akal. " Buat apa rakyat diharuskan membayar pajak lewat STNK kalau tidak ada uang untuk perbaiki jalan. Itu hanya alasan saja untuk mendapatkan pungli yang "lebih" bagi eksekutif" Tegas Rendi.
Kerusakan jalan yang terjadi, imbuh Rendi, bisa disebabkan desain infrastruktur jalannya yang salah sehingga jalan jadi sering terendam air akibat banjir. Atau desain jalannya yang tidak beres, akibat kontraktor menggunakan bahan aspal yang murah, supaya dapat untung banyak.
Pastinya, lanjut Rendi, masyarakat yang merasa dirugikan akibat buruknya jalanan di Jakarta atau di daerah lain bisa melakukan gugatan class action. Tapi hingga kini belum ada yang mengajukan gugatan tersebut. (ron/iy)
