Rakyat Makin Terjepit Dalam Ketidakpastian

Jakarta - Indonesia saat ini tengah dilanda ketidakberdayaan menghadapi pelbagai krisis yang melanda dunia. Rakyat pun akan makin terjepit dalam kondisi ketidakpastian karena  kenaikan harga yang menurunkan daya beli masyarakat.

Demikian dikatakan pemerhati sosial Iwan Said Dharma Wisesa kepada detikcom, Kamis (13/3/2008).Guru besar sosiologi dan antropologi Tamashat University  Bangkok ini juga berpendapat, krisis ekonomi yang melanda hampir dua  pertiga belahan dunia  dan perubahan global  akibat perubahan iklim sangat berimbas pada Indonesia.
    
Kerusakan infrastruktur perekonomian dan bencana alam di beberapa daerah seperti banjir dan longsor, masih terus  terjadi. Dan kini, makin terjepit dengan fluktuatifnya harga minyak di dunia yang cenderung bergerak naik.

Persoalan lainnya, Harga minyak mentah dunia yang terus bergerak hingga melewati level 110 dolar AS per barelnya. Padahal asumsi  harga minyak dunia dalam APBN-P hanya sebesar 85 dolar AS per barel.

Menurut Dharma Wisesa yang merupakan alumnus Cambridge University, England, di bidang study Statistik Moneter, Indonesia memperkirakan harga minyak dunia akan terus bergerak naik seiring memburuknya kondisi moneter di Amerika. "Harga minyak dunia bisa mencapai 125 dolar AS per barelnya dalam beberapa pekan ke  depan", tegasnya.

Indonesia yang notabene sebenarnya adalah pengimpor BBM, dipastikan tidak mampu mengcover harga minyak dunia jika sudah melewati level di atas 120 dolar AS per barelnya.

"Subsidi BBM mau diambil dari mana lagi  jika, cadangan devisa tidak mencukupinya?" tanya Dharma Wisesa.

Ketidakseriusan pemerintah mengantisipasi krisis ekonomi dikhawatirkan akan berdampak buruk pada tatanan sosial masyarakat. "Percuma gaji PNS naik jika harga kebutuhan   pokok terus-terusan naik," kata pria yang menyelesaikan masternya di Harvard University ini.

Dharma Wisesa juga mengungkapkan kekhawatirannya atas ketidaksanggupan pemerintah untuk membayar gaji PNS. "Ini berdasarkan asumsi devisi cadangan yang sudah tidak mencukupi jika harga minyak terus melonjak," tutur Dharma Wisesa.

Kebijakan pemerintahaan saat ini dengan memotong anggaran penyelenggaran negara di seluruh departemen sebesar 15 persen akan semakin menurunkan kinerja pemerintah.

"Pemerintah harus serius menangani permasalahan bangsa ini alah satunya dalam penegakan hukum, bidang korupsi yang  menggurita di seluruh jajaran pemerintah sampai pada penegak hukum sendiri," pungkas Dharma Wisesa.

(mar/mar)