.webp)
Tiga tahun kemudian, ia kembali ke kampus dan berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tapi seperti sebelumnya, di kampus, Yang dulu berjargon "kampus perjuangan orde baru" ia hanya duduk selama dua tahun. Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yang kini menjadi Ketua Umum PDIP, kemudian droup out dari kampus itu tahun 1972.
"Saya saat itu bukan tidak bisa menyelesaikan kuliah karena drop out atau tidak mampu, tapi karena waktu itu tidak dibolehkan untuk menyelesaikan kuliah," ujar Mega saat memberi sambutan di peresmian kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, awal Februari silam.
Ia tidak secara gamblang menjelaskan siapa pihak yang menghambat kuliahnya itu. Tapi menurutnya, saat ayahnya, Bung Karno, sudah tidak lagi menjadi presiden, kondisi keluarganya banyak mengalami tekanan.
Bahkan setelah Bung Karno meninggal dunia, seluruh keluarganya dilarang untuk berorganisasi, berbisnis, juga kuliah. Akhirnya jenjang pendidikan tertinggi di Curriculum Vitae Megawati hanya sampai SMA.
Sekalipun kuliahnya tidak tamat, bagi Megawati itu tidak masalah. Alasannya, Soekarno pernah berpesan padanya, belajar dan menggali ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa dimana saja. Tidak harus dari sekolah. Bisa belajar sendiri atau otodidak. Pesan itu hingga sekarang masih dipegangnya. Apalagi dalam perjalanan hidupnya, ia sempat menduduki kursi wapres dan presiden, sekalipun tidak bergelar sarjana.
Tapi belakangan syarat sarjana S-1 bagi setiap calon presiden kembali muncul ke permukaan. Dan ketentuan ini bikin ketar-ketir kubu Megawati. Soalnya, bila usulan ini disepakati maka upaya Megawati merebut kursi presiden dalam pilpres 2009, bisa bablas.
Usulan yang sama pernah mengemuka tahun 2003, di pembahasan RUU Pilpres waktu itu, sekarang dirilis ulang oleh Fraksi PAN dan Fraksi PKS menjelang pembahasan RUU Pilpres yang akan dibahas Juli mendatang. Kedua fraksi ini menilai, syarat S-1 bagi capres dianggap penting. Setidaknya untuk menjawab tantangan masa depan bangsa.
"Kita ingin perubahan. Setidaknya kalau dulu capres hanya berijazah SMA sekarang harus sarjana," jelas Ketua Fraksi PAN, Zulkifi Hasan kepada detikcom. Selain harus sarjana, FPAN dan FPKS juga mengusulkan syarat sehat dan muda untuk capres.
Dengan peningkatan strata pendidikan, imbuh Zulkifli, setidaknya bisa meningkatkan kualitas capres mendatang. "Dalam penerimaan pegawai negeri saja ada syaratnya. Apalagi presiden,"ujar Zulkifli.
Sekalipun usulan ini baru digadang dua fraksi, sinyal dukungan terhadap syarat bertoga S-1 bagi capres sudah terlihat. Ketua DPR Agung Laksono menyambut positif wacana ini. Agung yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar melihat, soal strata pendidikan bagi calon presiden harus ada peningkatan. "Memang seharusnya ada progres dalam syarat menjadi presiden," kata Agung kepada wartawan di Gedung DPR, pekan lalu.
Secara umum, menurutnya, Golkar menginginkan tidak terlalu banyak perubahan di RUU Pilpres. "Kalaupun ada perubahan kami menginginkan agar ada peningkatan dari waktu ke waktu. Jangan SMA turun ke SMP, turun ke SD." ungkap Agung. Namun demikian, lanjutnya, Golkar masih perlu membahas secara detail usulan mereka atas RUU Pilpres.
Tapi pernyataan Agung tidak seiring dengan keinginan kader beringin yang lain di DPR. Sebab Fraksi Partai Golkar yang terlibat dalam pembahasan RUU Pilpres mengaku, tidak akan mengusulkan perubahan syarat capres. "Kita tidak ingin ada kesan menghambat seseorang yang ingin maju di Pilpres 2009," jelas Ferry Mursyidan Baldan, anggota DPR dari Golkar, yang jadi Ketua Pansus RUU Pilpres.
Pihak yang dimaksud Ferry tentu capres dari PDIP. Sebab bila syarat ini dimunculkan jelas akan mengandaskan keinginan kubu partai belambang kepala banteng untuk menggadang sang ketua umum, menjadi capres. Sebab Megawati hanya berijazah SMA.
Apakah gelar sarjana bisa menjamin seseorang memimpin bangsa? Pertanyaan ini meluncur dari Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo. Dalam pandangannya, seorang pemimpin yang baik adalah yang bisa mempersatukan seluruh komponen bangsa, bukan dilihat dari latar belakang pendidikannya.
Aria Bima, kader banteng yang lain menimpali, asal tidak buta huruf, setiap warga negara berhak maju sebagai presiden. Sebab, lanjut Aria, jabatan Presiden bukan posisi teknis yang memiliki keahlian tertentu. "Seorang presiden tidak harus sarjana. Tapi punya visi untuk membangun bangsa," tegas Aria Bima.
Ia memberi contoh, presiden yang bergelar sarjana, bahkan doktor justru tidak mampu mengatasi masalah yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Presiden yang dimaksud adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang meraih gelar doktor di bidang pertanian dari IPB, 2 Oktober 2004. Sekalipun ia seorang doktor di bidang agrobisnis, kata Aria, SBY ternyata tidak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng dan masalah kedelai.
Aria kemudian menganggap, wacana syarat sarjana bagi capres hanya sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap pembahasan RUU Pilpres. Pemerintah melalui partai pendukungnya berupaya menjegal lawan politiknya di tengah jalan," begitu kata Aria.
Namun Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq membantah kalau usulan fraksinya bertujuan menjegal lawan politik. Ia berharap, upaya yang dilakukan hanyalah mencari format pemimpin yang baik.
"Kalau memang sarjana saja tidak ada jaminan, apalagi kalau pendidikannya di bawah sarjana," ujar Mahfudz. Lanjutnya, bagaimanapun, dengan berbekal pendidikan formal setidaknya bisa membentuk struktur berpikir dan menjadi parameter kemampuan dari seorang calon presiden.
Ia juga merasa heran bila batasan yang diusulkan dianggap sebagai upaya penjegalan. Argumentasi Mahfudz, jika tidak ada pembatasan, berarti seorang capres bisa berasal dari semua usia. Bahkan orang gila sekalipun bisa mencalonkan diri sebagai presiden. (ddg/iy)
