30 Bendungan Akan dibangun di Bengawan Solo

Solo - Untuk menangani banjir yang selalu menjadi persoalan tahunan di DAS Bengawan Solo, pemerintah berencana membangun 30 bendungan baru di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo. Bendungan-bendungan tersebut akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2012 mendatang.

Dirjen SDA Departemen Pekerjaan Umum, Iwan Nusyirwan, mengatakan hal tersebut kepada wartawan saat menghadiri Koordinasi penanganan banjir lintas provinsi, kabupaten/kota daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo tersebut yang  digelar di The Sunan Hotel, Solo, Rabu (12/3/2008).

"Tahun ini akan dibangun dua waduk besar di Pacitan dan Ponorogo. Sedangkan selebihnya akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2012 nanti, tergantung ketersediaan anggaran yang ada," ujar Iwan. Daerah Ponorogo dan Pacitan merupakan daerah hulu Bengawan Madiun yang merupakan salah satu anak sungai terbesar Bengawan Solo.

Diharapkan keberadaan bendungan-bendungan tersebut nantinya akan mampu mengatasi luapan air di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau yang selalu menjadi problem tahunan di Bengawan Solo.

Negara Kaya Air Yang Gagal Mengelola

Dalam sambutan pembukaan acara koordinasi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber daya air terkaya di dunia, namun belum mampu mengelolanya.

"Indonesia ini negara terkaya kelima dalam sumber daya air. Namun selalu mengalami persoalan dalam pengelolaannya. Setiap air datang melimpah pada bulan Desember hingga Februari selalu menjadi bencana, namun tiga bulan berikutnya orang-orang sudah teriak-teriak karena kekurangan air," ujarnya.

Perilaku masyarakat juga dinilai tidak bersahabat dengan siklus hidrologi. Banyaknya daerah resapan air yang dijadikan pemukiman berakibat banyak cadangan air tanah yang hilang. Karenanya dia berharap para bupati tidak lagi memberi surat izin prinsip bagi para pengembang yang hendak mendirikan perumahan di kawasan resapan.

Penduduk pedesaan juga seringkali menjadikan lereng-lereng gunung yang menjadi milik penduduk untuk ladang tanaman produktif, sehingga ketika musim hujan tiba, kawasan tersebut tererosi. Seharusnya lahan lereng gunung ditanami dengan tanaman keras.

"Namun melarang mereka menanam tanaman pangan juga bukan solusi, karena biasanya mereka adalah petani kecil dengan penghasilan rendah. Jika ladangnya ditanami tanaman keras dan harus panen 10 tahun sekali, lalu selama 10 tahun itu harus makan apa. Hal itulah yang harus dipecahkan para kepala daerah dalam rapat koordinasi ini," ujar dia.
(mbr/asy)