Fraksi Golkar Warning Anggotanya yang Ikut Hak Angket

Jakarta - Sejumlah fraksi belum memberikan sikap terhadap usulan hak angket kasus BLBI. Meski hak angket hak individu anggota dewan, Fraksi Partai Golkar memberi warning anggotanya yang terlibat hak angket.

"Saya tidak melarang anggota fraksi ikut atau tidak, tapi pada saatnya mereka harus ikut komando," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso saat bertemu dengan sejumlah mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2008).

Priyo mengaku kaget terhadap arus hak angket yang digulirkan sejumlah anggota dewan. Padahal interpelasi BLBI belum selesai karena fraksi-fraksi belum memberikan pandangan atas jawaban pemerintah dalam sidang paripurna interpelasi BLBI beberapa waktu lalu.

"Padahal kalau mereka tidak puas terhadap interpelasi dalam pandangan bisa dinaikkan derajatnya menjadi hak menyatakan pendapat. Tapi ini belum selesai, tiba-tiba kok ada arus baru," jelas Priyo.

Priyo menuturkan, fraksinya belum membahas lebih lanjut soal hak angket. Namun tim untuk analisis kasus BLBI sudah dibentuk fraksi Golkar.

Jika hak angket berhasil digulirkan, lanjut Priyo, memiliki implikasi yang berat terhadap pemerintahan SBY-JK.

"Tapi hak angket itu tidak mudah, karena ada implikasi yang ujung-ujungnya adalah hak menyatakan pendapat. Kalau ini tidak puas lagi ujungnya bisa impeachment. Dan kalau ini yang terjadi, fraksi Golkar mau tidak mau harus merapat menghadapi arus baru parlemen ini," pungkas Priyo.

Ketua KAMMI Taufik Amrullah meminta fraksi golkar sebagai fraksi terbesar di parlemen mendukung hak angket yang digulirkan sejumlah anggota dewan.

"Kami mendesak dan mendorong Fraksi Golkar dan lainnya untuk terlibat dalam hak angket. Meskipn hak angket adalah hak individu, tapi dukungan fraksi untuk menguatkan sebagai bukti parlemen serius terhadap kasus BLBI," kata Taufik.

Sejak digulirkan pada Senin 10 Maret 2008 hingga Selasa ini, sudah 40 orang yang mendatangani hak angket. Meski dalam tata tertib DPR, dengan hanya berjumlah 10 orang, hak angket sudah sah diajukan. Rencananya dalam dua hari ke depan, usulan hak angket tersebut akan diajukan ke pimpinan DPR.
(nik/nvt)