Komnas HAM Diserbu Anti Komunis

Jakarta - Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1960-an masih terbengkalai. Ratusan masyarakat anti komunis mendatangi kantor KomnasHAM, Jakarta Pusat, menuntut agar Komnas HAM tidak dijadikan kepentingan PKI yang akan bangkit lagi.

Ratusan masyarakat yang tergabung dari berbagai ormas seluruh Indonesia ini tiba di depan kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta, Selasa (11/3/2008) pukul 10.10 WIB dengan mengendarai bus-bus metro mini dan kendaraan pribadi.

Mereka merupakan gabungan dari Front Anti Komunis, Pelajar Islam Indonesia, HMI, Angkatan'66, Komite Aksi Ganyang, Komunis dan Liberlisme, serta Forum Ukhuwah Islamiyah Lamongan.

Dalam aksinya mereka membawa berbagai atribut seperti bendera merah putih, bendera atribut masing-masing ormas serta berbagai spanduk bertuliskan,

"Jangan jadikan Komnas HAM sebagai kendaraan gratis untuk come backnya PKI,"

"Komnas HAM dibentuk dibiayai dari, oleh dan untuk rakyat bukan untuk kepentingan PKI," dan "Komunis bangkit Sikap! Ganyang!."

Kedatangan mereka langsung dihadang oleh puluhan aparat kepolisian dari Polres Jakarta Pusat. Pintu pagar gedung ditutup.

Setelah melakukan dialog beberapa menit, akhirnya Komnas HAM mau menerima 50 orang perwakilan dari organisasi.

Perwakilan aksi diterima Wakil Ketua KomnasHAM Hesti Armiwulan dan komisioner KomnasHAM lainnya Johny Nelson Simanjuntak, Nurcholis, M Kabul Sukriadi, Syaharudin Daming dan Syafrudin Ngulma Simeuleu.

Dalam pertemuan ada pula beberapa tokoh dari perwakilan seperti Ketua MUI Jatim Abdurahman Aziz, Forum Masyarakat Madura Nazir, Forum Anti Komunisme Bandung Adang Supriyadi.

Koordinator Front Anti Komunisme Jatim Arukat Djaswadi mengatakan, selama ini KomnasHAM tidak melihat fakta bahwa PKI telah melakukan pembantaian dan pelanggaran HAM khususnya di Jatim.

"Kami datang sudah 2 kali sejak Zaman Pak Abdul Hakim Garuda Nusantara (mantan ketua KomnasHAM). Kami juga membawa keluarga korban pembantaian PKI, makanya saat itu Komnas HAM membentuk tim penyelidikan, tapi tidak jelas perkembangannya," kata Arukat Djaswadi.

Arukat menyayangkan sikap KomnasHAM yang menyimpulkan pembentukan tim ad hoc kasus pelanggaran tahun 1965, menurut dia, penyelidikan ini justru untuk kepentingan PKI.

"Jadi kalau begitu lebih baik komnas HAM dibubarkan saja. Komnas HAM tidak pernah melihat fakta di masyarakat Pulau Jawa yang menjadi korban keganasan PKI. Banyak kyai yang dibunuh. Banyak pemuda-pemudi yang dibunuh saat itu," pungkas dia. (ptr/ana)