.webp)
Tawur massal bisa saja meledak. Indikasi ke arah itu sudah terpenuhi. Rakyat terkotak-kotak, pemekaran daerah yang tak kunjung rampung, distribusi kertas suara dan 'aksesoris' Pemilu yang lain diprediksi 'tidak' sempurna, serta dana terbatas merupakan setumpuk amunisi yang gampang digunakan sebagai 'kambing hitam' bibit kekisruhan. Apalagi penyulutnya sudah disiapkan, yaitu ketentuan yang digagas Partai Golkar, syarat 30% suara.
Untuk yang terakhir ini, memang banyak yang menafsirkan sebagai 'optimisme' Partai Golkar dalam mendulang suara di Pemilu mendatang. Tapi jika jeli, maka yang terjadi justru kebalikannya. Inilah ekspresi pesimisme Partai Golkar. Pesimisme akut !
Partai ini terus-terusan dihantam 'gelombang tsunami' memberi pemahaman elit politiknya tentang apa yang bakal terjadi. Jago yang berguguran di Pilkada sebagai sinyal suram masa depan. Dan itu diperkuat hasil sigi yang menempatkan Sang Ketum di urutan bawah.
Sebagai 'mantan' partai besar yang dihuni para politisi andal Partai Golkar paham, bahwa kebesarannya mungkin 'masa lalu' yang tinggal kenangan. Dan kalau itu terjadi, maka 'kekalahan' itu taklah harus diderita sendiri. Yang lain harus ikut kalah. Itulah sinyalemen kenapa syarat untuk mengusung kandidat pemimpin negeri harus 'diakali'.
Memang, ketidakyakinan Golkar mendapat suara sebanyak itu disikapi dengan 'cerdas'. Dia tidak memberi ruang bagi partai lain untuk menang dan bisa membawa calonnya maju ke forum akhir, merebut kursi RI-1 dan RI-2.
Dan jika situasi yang 'dirancang' agar 'chaostis' itu menjadi kenyataan, maka kekalahan Golkar tidak kalah begitu saja. Bukan kekalahan yang 'malu-maluin'. Wajah partai sedikit bisa 'diselamatkan', selain membuka ruang untuk mengail di air keruh. Mengais 'keuntungan' di tengah situasi yang 'tak terkendali', kendati resikonya rakyat bawah menjadi korban.
Konsep Golkar terkesan mengajak bunuhdiri bareng. Prinsip Mati Siji Mati Kabeh (mati satu mati semua) yang dalam falsafah Jawa dikenal dengan istilah Tijitibe tercermin dari kengototan Partai Beringin menggolkan syarat yang kemudian menjadi wajib itu.
Sebagai warga bangsa, rasanya kita prihatin dengan semua yang sudah diputuskan wakil rakyat itu. Kita juga tak jenak melihat alur pikiran yang lebih mengedepankan kepentingan gengsi partai ketimbang kepentingan nyata rakyat.
Proses demokratisasi yang mulai membaik, kepercayaan rakyat yang makin tumbuh terhadap partai politik jangan dirusak dengan produk-produk hukum yang menjebak. Sebab jika itu tidak dijaga, maka akan terjadi floating mass yang memaksa kita dan semua kembali surut ke belakang.
Kita boleh bersemangat dan punya loyalitas. Tapi kalau itu hanya sekadar untuk memenangkan diri sendiri dan kelompok, itu artinya kita tak sadar telah terjebak mempraktekkan sophisme yang kita benci. Orientasi unggul an zich, bersenjatakan retorika. Omong doang, dan hancur segalanya.
Keterangan Penulis:
Djoko Su'ud Sukahar, pemerhati budaya, tinggal di Jakarta. Alamat e-mail jok5000@yahoo.com. (djo/iy)
