"Harus ada komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan pemprov DKI untuk perbaikan infrastruktur jalan itu. Jangan sampai kerusakan jalan itu membunuh rakyat akibat kelalaian pemerintah. Harus segera ada perbaikan," kata anggota komisi V Abdul Hakim , Selasa (11/3/2008).
Menurut politisi PKS ini, telah terjadi kecenderungan untuk mengabaikan pemeliharaan karena dinilai tidak menguntungkan. Akibat pola pikir seperti ini, anggaran infrastruktur lebih banyak diarahkan pada pembangunan baru, bukan pemeliharaan.
"Jangan hanya menghambur-hamburkan anggaran untuk biaya proyek pembangunan suatu yang baru. Pemeliharaan juga sangat penting. Sekarang ini ada penyakit membangun lebih dari pemeliharaan karena membangun baru lebih menguntungkan sehingga banyak bangunan kita yang bermasalah," tambahnya.
Dalam kasus kerusakan jalan di Jakarta,Β Departemen PU dan Pemprov DKI harus segera turun tangan agar masalah kerusakan jalan dapat diselesaikan.
"Pemerintah tidak boleh lagi berdiam diri. Harus ada relokasi kalau anggaran perbaikan ini belum masuk APBN," tuturnya
Hakim juga menyoroti perilaku para pejabat di lingkungan PU dan dalam setiap pembangunan infrastruktur.
"Kualitas pengelolaan dan pelaksnaanaan proyek selalu terjadi penguapan anggraan. ini sudah rahasia umum,. Ini kerena terjadi kolusi antara pengusaha, birokrasi dan politisi. ini harus dihentikan," pungkasnya. (yid/ndr)











































