Soal Askar Wataniah, BIN & Pemerintah Diminta Kaji Ulang

Jakarta - Kasus Askar Wataniah di Malaysia ternyata belum berhenti dipersoalkan DPR. Jawaban pemerintah yang menyatakan tidak ada WNI yang masuk sebagai Askar Wataniyah belum memuaskan DPR. DPR pun mendesak BIN dan pemerintah untuk mengkaji ulang dan mencari informasi valid soal itu.

"BIN bilang tidak ada. Deplu tidak ada. KSAD juga. Pemerintah juga bilang tidak ada. Kami sangat kecewa karena belum ada kajian mendalam tapi sudah mengatakan tidak ada," kata Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra.

Hal itu dia sampaikan di sela-sela rapat kerja tertutup antara Kepala BIN Syamsir Siregar dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Senin (10/3/2008).

Menurut Yusron, pernyataan pemerintah itu sangat normatif. BIN dan pemerintah seharusnya memberikan argumentasi dan data-data kepada DPR jika betul tidak ada WNI yang terlibat.

Yusron mengatakan, mengenai hubungan RI-Malaysia yang selama setahun belakangan ini tegang, menjadi topik hangat dalam rapat kerja tertutup.

Dia menduga ada pihak ketiga yang sengaja membenturkan dua negara yang memiliki latar belakangan dan budaya yang sama ini. Motifnya untuk kepentingan ekonomi.

"Kami melihat sengaja ada yang ingin mengadu melayu dengan melayu oleh kelompok tertentu," ungkapnya.

Yusron mensinyalir pihak ketiga itu adalah 1 negara. Namun dia enggan menyebutkannya negara itu.

Komisi I meminta BIN untuk menganalisa apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan tersebut. "Karena sebelumnya kita punya hubungan baik dengan Malaysia selama berpuluh-puluh tahun. Kita minta BIN untuk segera mengambil langkah-langkah," tandasnya. (ziz/nvt)