.webp)
Kemudian ia menjelaskan, Departemen Kesehatan kemudian berupaya melakukan beberapa program pelayanan, maupun pengawasan kesehatan masyarakat. Tapi tetap saja ada masalah. Misalnya kasus Askeskin dan susu berbakteri, yang dilansir Institut Pertanian Bogor (IPB), baru-baru ini.
Bagaimana tanggapan Siti dengan masalah-masalah tersebut? Berikut lanjutan petikan wawancara Deden Gunawan dari detikcom dengan Menkes Siti Fadilah Supari, baru-baru ini:
Pelayanan kesehatan di Indonesia masih banyak yang mengeluhkan. Apa langkah Depkes?
Sejak pertama bertugas, saya berupaya melakukan pembenahan pelayanan kesehatan, terutama untuk rakyat miskin. Grand strategi kita memberdayakan masyarakat. Sebab tanpa itu Depkes akan berat.
Kalau program yang menjadi fokus Depkes saat ini apa saja?
Yang jadi fokus Depkes, terutama untuk rakyat miskin adalah menurunkan angka kematian ibu dan anak, melayani kesehatan untuk rakyat miskin terutama di daerah tertinggal dan mencegak penyakit menular.
Selain itu Depkes juga punya visi, mewujudkan manusia yang mandiri untuk hidup bersih dan sehat. Dalam mencapai visi itu, kami harus bergerak cepat dan tepat dengan tim work yang baik, integritas yang tinggi. Akuntabilitas yang bisa didambakan rakyat banyak.
Untuk melakukan pelayanan tersebut pemerintah sudah meningkatkan anggaran untuk ibu anak sebanyak Rp 800 milyar. Jadi total anggarannya sekarang Rp 1,6 triliun. Dana ini khusus untuk membiayai gerakan menurunkan angka kematian ibu hamil.
Dana tersebut digunakan untuk apa saja?
Di antaranya untuk program desa siaga. Yakni Satu desa dijaga satu bidan yang bertugas mengayomi orang hamil yang ada di desa itu. Di tiap-tiap rumah yang ada ibu hamil diberi stiker yang menerangkan, nama ibu, kapan melahirkan, akan ditolong oleh siapa, siapa yang mengantarkan, dan siapa yang membayar. Sehingga ibu hamil bisa melahirkan dengan tenang, sehingga tidak ada yang ke dukun beranak. Untuk itu kita memberikan intensif kepada bidan desa yang bertugas dan dukun beranak.
Dukun beranak dibayar juga?
Ya. Supaya ekonomi mereka tidak terganggu dengan program ini. Mereka dibayar seharga biasanya mereka melakukan persalinan.
Soal pelayanan rakyat miskin belakangan muncul masalah, misalnya Askeskin. Bisa dijelaskan?
Kesalahan itu bukan dilakukan Depkes tapi PT Askes, yang bertugas melaksanakan program tersebut. Dan PT Askes diberikan 5% manajemen fee untuk itu.
Tapi Depkes sudah melakukan investigasi dan meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit terhadap dana Askeskin yang dikelola PT Askes, terutama untuk anggaran 2007, yang menyedot dana Rp 1,2 triliun. Dan perlu kami tegaskan, dalam masalah ini yang dirugikan adalah rumah sakit yang telat dibayar bukan masyarakat.
Setelah diselidiki, masalahnya dimana?
Banyak penggelembungan harga dan jumlah peserta yang seharusnya tidak masuk dalam program Askeskin. Saya ini bekas peneliti. Begitu melihat laporan dari PT Askes, saya langsung curiga ini pasti ada apa-apanya. Misalnya dalam kasus patah tulang yang masuk program tersebut. Pada tahun 2005 jumlah kasus sebanyak 96, sedangkan tahun 2006 sebanyak 2.744 kasus.
Tapi di tahun 2007 jumlahnya melonjak menjadi 18.428. Padahal di tahun itu tidak ada gempa atau kejadian yang menyebabkan patah tulang. Sehingga kalau tahun 2006 kita mengeluarkan uang Rp 6,2 miliar, tahun 2007 membengkak menjadi Rp 41,2 miliar.
Berapa dana yang dianggarkan pemerintah untuk program Askeskin?
Untuk pelayanan Askeskin kita menganggarkan Rp 4,584 triliun. Dan yang pegang uang bukan Depkes melainkan di kas negara. Bila ingin dicairkan baru saya tanda tangan dan uang itu langsung masuk ke PT Askes.
Dari audit BPK apakah sudah ada hasil?
Sudah. Dari hasil audit BPK memang banyak ditemukan kejanggalan pada penggunaan anggaran Askeskin 2007. Untuk jelasnya ke BPK saja. Tapi kalau melihat dari hasil audit BPK, sepertinya kasus ini bisa ke KPK.
Soal kelanjutan program Askeskin ini bagaimana setelah ada kasus tersebut?
Kita sudah meninjau ulang perjanjian kerjasama dengan PT Askes. Tapi memang kita banyak mendapat kecaman dengan kebijakan itu, terutama dari DPR, DPD, dan LSM.
Kenapa mereka protes?
Saya juga tidak tahu. Tanya saja ke mereka.
Belakangan masyarakat resah dengan keberadaan susu formula berbakteri. Komentar Ibu?
Nggak, nggak, saya tidak mau menjawab.
Kenapa?
Karena penelitian IPB itu tidak relevan. Itu hasil penelitian yang dilakukan tahun 2003, terhadap 70 sampel susu yang waktu itu ada di pasaran. Jadi sekarang tidak relevan lagi karena sudah tidak ada susu tersebut. Lagi pula saya malas menanggapi isu yang sengaja dijual oleh pihak tertentu.
Siapa pihak yang Ibu maksud?
Off the record. Dia orang yang sakit hati karena digeser.
Tapi masyarakat kadung resah dengan informasi tersebut.
Saya meminta masyarakat tidak perlu resah. Sebab susu itu tidak ada lagi di pasaran. Kita sudah memeriksa seluruh susu kemasan dan hasilnya tidak ada susu yang mengandung bakteri. (ddg/iy)
