Jadi Dosa Berjamaah Bangsa

Jakarta - Maret 2007, Biro Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa penduduk miskin Indonesia berjumlah 37,17 juta orang. Jika dibanding kondisi Maret 2006 yang berjumlah 39,30 juta orang, berarti mengalami penurunan 2,13 juta orang.

Data itu juga menyebutkan, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun tajam dibanding perkotaan. Di pedesaan berkurang 1,20 juta orang, sementara di perkotaan turun 0,93 persen.

Pemerintah merasa senang dengan penurunan itu. Namun bagi kalangan politisi di Senayan, data tersebut kurang meyakinkan. Perdebatan soal jumlah orang kere di Indonesia pun mengalami perdebatan panjang.

Belum usai perdebatan, Basse dan anaknya, Bahir, warga Makassar, meregang nyawa karena kelaparan, pekan lalu. Kimiskinan yang menghimpitnya membuat mereka tidak bisa mendapatkan beras untuk dimakan.

"Ini kejadian sangat menyedihkan. Ini adalah dosa kolektif bangsa," tegas Said Abdullah dari Komisi VIII DPR kepada detikcom.

Ia menuding, peristiwa ini disebabkan pemerintah hanya terpaku pada angka statistik. Sementara action plannya tidak ada sama sekali. Berbagai program yang dirancang juga jauh dari sasaran.

Sebut saja Program Keluarga Harapan (PKH), milik Departemen Sosial, yang menelan biaya Rp 690 miliar (sebelumnya Sekjen Depsos, Chazali Situmorang menyebut Rp 1 triliun). Dalam salah satu programnya, setiap ibu hamil yang terdaftar akan mendapatkan susu. Namun di mata Said, PKH ini disebut program harap-harap cemas. "Parameter dari program ini tidak jelas,"
kata Said.

Komisi VIII sebagai mitra kerja Depsos, ujar Said, berulang kali meminta agar Depsos lebih memfokuskan program kepada modal sosial bukan pemberdayaan sosial. Alasannya sederhana, masyarakat tidak akan berdaya jika modal untuk hidup saja susah.

Di sisi lain, Said merasa maklum jika program Depsos tidak berjalan efektif. Sebab departemen ini memang disetting pemerintah khusus untuk menangani bencana.

Selain Depsos, yang juga dianggap paling bertanggungjawab adalah Departemen Kesehatan. Di departemen ini punya seabrek program untuk malayani kesehatan rakyat.

Menkes Siti Fadilah Supari saat ditemui detikcom menyebutkan, saat ini yang menjadi fokus kerja Depkes adalah, menurunkan angka kematian ibu dan anak, melayani kesehatan untuk rakyat, dan mencegak penyakit menular.

Untuk itu Depkes membuat program desa siaga, yakni satu desa dijaga satu bidan yang bertugas mengayomi orang hamil yang ada di desa itu. Di tiap-tiap rumah yang ada ibu hamil diberi stiker yang menerangkan, nama ibu, kapan melahirkan, akan ditolong oleh siapa, siapa yang mengantarkan, dan siapa yang membayar. Sehingga ibu hamil bisa melahirkan dengan tenang. Semua
program tersebut memakan biaya Rp 1,6 triliun.

Namun ketika Basse yang mengandung tujuh bulan dan anaknya yang berusia lima tahun meninggal, Menkes jadi terkejut. Apalagi dinas kesehatan setempat menyatakan kalau penyebab kematian ibu dan anak ini lantaran diare. "Mungkin bidannya yang tidak bekerja," jelas Menkes.

Ketua Umum Badan Zakat Nasional (Baznas)Didin Hafiduddin, saat dihubungi detikcom menyarankan, sebaiknya semua pihak tidak saling menyalahkan. Sebab kasus kematian ibu dan anak di Makassar, merupakan kesalahan seluruh masyarakat. "Kita semua bersalah," kata Didin.

Ia pun berjanji akan membenahi kinerja lembaga yang dipimpinnya. Setidaknya Baznas tidak melulu sibuk mencari para pembayar zakat, melainkan pro aktif mencari para mustahiq yang berhak menerima zakat.(ddg/iy) (ddg/iy)