.webp)
"Saya kuburkan di kebun karena saya tidak punya biaya. Seandainya saya punya uang, jangankan pekuburan, saat masih hidup saja saya pasti bawa ke rumah sakit," ujar suami Basse, Bahri kepada Gunawan Mashar kontributor detikcom Makassar.
Basse dan Bahir adalah korban meninggal dunia akibat kelaparan. Sudah tiga hari Basse dan anak-anaknya, Bahir dan Aco tidak makan. Beruntung Aco, bungsu yang berusia empat tahun lolos dari maut. Ia masih bisa diselamatkan meski kondisinya memprihatinkan.
Kabar kematian ibu dan anak, warga Jalan Dg Tata I Blok 4 D, Makassar, ini langsung bikin geger. Warga, ketua RT, lurah, camat dan pejabat dinas setempat kelabakan. Mereka mengaku kaget dengan kejadian yang menimpa warganya. Mereka pun kompak berkilah tidak mengetahui kondisi yang dialami keluarga Bahri, lantaran keluarga itu tertutup dan tidak pernah mengeluh soal kekurangannya.
Basse oleh tetangga dikenal sebagai penyabar. Sebab sekalipun hidup kekurangan mereka tidak mengeluh. Keluarga ini tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, lima bulan lalu. Bahri dan Basse tinggal di rumah panggung yang terbuat dari kayu berukuran 3x5 meter bersama empat anaknya, Salma, Baha, Bahir, dan Aco.
Untung saja mereka dibebaskan biaya sewa oleh Daeng Dudding, pemilik kontrakan. Sebagai gantinya Basse mencuci dan menjaga anak-anak pasangan Mina dan Daeng Dudding.
Sekalipun hidup jauh dari cukup, nama mereka tidak masuk dalam daftar rumah tangga miskin (RTM) yang mendapat bantuan dari pemerintah. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), yang diluncurkan Departemen Sosial pertengahan tahun silam. Dana yang digelontorkan untuk program ini sebesar Rp 1 triliun.
Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah saat dihubungi detikcom melalui selulernya tidak diangkat. Begitupun dengan Chazali Situmorang, Sekjen Depsos.
Tapi saat program ini diluncurkan Juli 2007, Chazali mengatakan, bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat yang tidak mampu terhadap pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Sasaran PKH ditujukan untuk 500 ribu rumah tangga sangat miskin (RTSM).
Bantuan uang tunai ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga sangat miskin. Bantuan yang diberikan terdiri dari bantuan tetap sebesar Rp200 ribu, bantuan pendidikan untuk SD sebesar Rp 400 ribu dan SMP sebesar Rp 800 ribu dan bantuan kesehatan sebesar Rp 800 ribu untuk balita, dan Rp 800 ribu untuk ibu hamil/menyusui.
Besaran bantuan seluruhnya minimal Rp 600 ribu per tahun, bila hanya memiliki satu anak. Jika lebih, bantuan yang diterima Rp 2,2 juta per tahun. Jaminan untuk anak ini ditetapkan maksimal tiga anak. Dan program ini bergulir selama enam tahun.
Soal Penentuan RTSM penerima PKH ditentukan BPS. Sayangnya program ini hanya ada di tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Sumbar, Sulut, Gorontalo, dan NTT dan 49 kabupaten/kota serta 348 kecamatan. Semetara Sulawesi Selatan, tidak termasuk dalam daerah sasaran.
Soal ini, Biro Humas Depsos, Herri Krisritanto mengatakan, penentuan tujuh provinsi tersebut, berdasarkan kesediaan daerah yang disampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). "Semuanya tergantung kesiapan daerah. Depsos hanya mungucurkan anggaran," jelas Herri kepada detikcom.
Bukan hanya tidak masuk dalam program Depsos, keluarga Bahri juga tidak tercatat di wilayah itu. "Dia bukan warga kita," kilah Lurah Parang Tambung, Firnandar.
Alasan Firnandar, Basse dan keluarganya hidup berpindah-pindah. "Memang di lingkungan saya rata-rata dihuni oleh keluarga yang hidupnya berpindah. Umumnya penduduk di sini kerjanya sebagai tukang becak, tukang batu dan penjual sayur," ujar Firnandar di Rumah Sakit Haji.
Firnandar mengaku, Petugas kelurahan baru mengetahui masalah ini ketika Aco, anak keempat Basse dibawa ke rumah sakit karena kelaparan. Karena tidak tercatat, Basse sekeluarga tidak mendapat jatah beras miskin (raskin). (ddg/iy)
