Tifatul: Partai Politik Islam Bukan Ancaman Demokrasi

Jakarta - Persepsi masyarakat Barat mengenai Islam masih negatif, tidak komprehensif dan banyak keliru. Islam seringkali diposisikan sebagai nilai yang berseberangan dengan demokrasi. Dengan kata lain, Islam tidak sejalan dengan demokrasi atau sebaliknya.

Kesalahpahaman itu karena diawali oleh ketakutan terhadap Islam atau Islamophobia yang menghinggapi persepsi sebagian besar masyarakat dunia. Akibatnya adalah ketakutan atas hadirnya partai politik Islam.

Fenomena ini pada kenyataannya juga terjadi di masyarakat di Indonesia yang sebagian besar umatnya beridentitas muslim.

Padahal Islam dan demokrasi sesungguhnya dapat berjalan beriringan. Karena dalam Islam banyak ajaran yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Dan tidak semua unsur demokrasi bertentangan dengan Islam. Keduanya bukanlah ancaman antara satu dengan lainnya, melainkan dapat saling melengkapi.

Begitupun dengan kehadiran partai politik Islam sebagai suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi.

Hal itu dikatakan Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam Konferensi Islam dan Demokrasi yang berlangsung di Wilton Park, Sussex, 114 km sebelah selatan London, Inggris.

"Demokrasi yang sedang berjalan bukan merupakan ancaman, sebagaimana sebagian pengamat di Barat yang mengkhawatirkan akan peran partai Islam di Indonesia," ujar Tifatul dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (5/3/2008).

Mengenai pengaruh Islam terhadap demokrasi, Tifatul lalu menjelaskan, tidak ada demokrasi yang bebas nilai. Demokrasi menurutnya, selalu dipengaruhi oleh ideologi dan nilai-nilai setempat.

Dia mencontohkan sistem demokrasi yang berjalan di Jerman yang dipengaruhi oleh paham sosialisme. "Bahkan masyarakat Jerman mengklaim demokrasi mereka sebagai 'pasar sosialis," cetusnya.

Contoh lainnya, Amerika Serikat yang sangat liberal, tapi menganut sistem demokrasi, dan demokrasi tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai Judio-Christian.

"Dan demokrasi di Indonesia masih berproses dan sedang berkembang sesuai dengan nilai ke-Indonesian," tambahnya.

Saat ditanya oleh para peserta konferensi mengenai peran PKS dalam demokrasi di Indonesia, Tifatul menjelaskan, tradisi di internal PKS sangat demokratis. Dia mencontohkan pembagian kewenangan Majelis Syuro sebagai legislatif, DPP sebagai eksekutif, dan Dewan Syariah Partai sebagai Yudikatif.

"PKS juga melakukan peran-peran fungsi demokrasi lainnya seperti rekrutmen kader, pendidikan politik, pembinaan dan lain-lain," ujarnya.

Konferensi Islam dan Demokrasi ini berlangsung selama tiga hari sejak 3-5 Maret 2008 dan dihadiri oleh banyak tokoh dari Indonesia dan UK, juga utusan-utusan dari Swedia, Denmark, Australia, Thailand, serta utusan-utusan pengusaha dari perusahaan Shell, Standard Chartered Bank, dan lain-lain.

Menlu Hasan Wirayuda hadir sebagai pembicara utama dalam pembukaan konferensi tersebut. Selain Tifatul, tokoh-tokoh Islam dari Indonesia yang ikut hadir sebagai peserta antara lain Utusan RI untuk PBB Marty Natalegawa, Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Dewi Fortuna Anwar, Smita Notosusanto, Yudi Latif, Rizal Sukma, Yenny Wahid, dan Emil Salim.
(ram/nvt)