Bakor Disiapkan untuk Papua

Jakarta - Badan koordinasi (bakor) segera dibentuk untuk mengawasi penggunaan dana-dana pembangunan Papua dan Papua Barat. Konsep organisasi dan susunan keanggotaan sepenuhnya diserahkan pada pemerintah 2 propinsi.

Demikian hasil pertemuan pemerintah pusat dengan jajaran pemprov, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta DPRP Papua dan Papua Barat, Selasa (4/3/2008). Pertemuan berlangsung di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta.

"Bakor ini bukan perangkat pusat, melainkan perangkat yang diperlukan daerah. Konsep dan keanggotaan saya serahkan ke daerah. Saya siap terima apa pun konsepnya. Saya tinggal kukuhkan melalui Keppres. Tentu lebih cepat, akan lebih baik," ujar Presiden SBY.

Sesuai usulan dari bawah, maka tugas bakor tidak hanya mengkoordinasi pembangunan di Papua dan Papua Barat. Tetapi melakukan juga perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan mengawasi pembangunan tersebut.

Di samping dana otsus, masih ada dana-dana lain untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat. Hal itu dimaksudkan agar pembangunan lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu diperlukan pula sinergi penggunaan dana-dana tersebut.

"Ini perlu bagi semua pihak jangan sampai ada prasangka. Tidak baik berkaitan dengan dana itu. Dari segi negara, pemerintah juga menjadikan semuanya ini transparan dan
akuntabel," tandas SBY. (lh/nvt)