Awas! Pemeras Catut Nama Depkum HAM Incar Parpol

Jakarta - Parpol-parpol yang sedang menunggu proses verifikasi Depkum HAM harus ekstra waspada. Pemerasan yang mengatasnamakan Depkum HAM sedang mengincar.

"Jadi banyak oknum-oknum yang memanfaatkan masa verifikasi parpol ini," ujar Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depkum HAM Aidir Amin Daud.

Hal itu disampaikan Aidir dalam jumpa pers di kawasan puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/3/2008).

Aidir mengatakan, dalam beberapa hari terakhir ini, dirinya sudah mendapatkan beberapa laporan dari parpol-parpol tentang adanya permintaan uang. Dia mencontohkan, laporan yang diterimanya berasal dari Sekjen PDI 1973 bernama Endang.

"Endang mengaku dimintai sejumlah uang untuk biaya partisipasi verifikasi parpol dari nomor 08161482444. Dia mendapat telepon dari seseorang yang mengatasnamakan saya dan pejabat Depkum HAM yang meminta partisipasi biaya verifikasi sebanyak Rp 175 juta," ujar Aidir.

Selain Endang, beberapa laporan serupa juga diterima Aidir. Misalnya saja dari Ketua Umum Partai Nasional Indonesia (PNI) Pancasila Sukmawati Soekarnoputri.

Dalam kesempatan ini, Aidir kembali menegaskan, tidak ada biaya sepeser pun dalam proses verifikasi parpol di Depkum HAM.

"Kecuali biaya PNBP bagi partai yang nantinya lolos seperti ketentuan UU. Sertifikat Rp 200 ribu," tandasnya. (ken/mly)