Golkar-PD Beda Soal UU Pemilu, Tidak Ada Urusan dengan SBY-JK

Jakarta - Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat berbeda seputar UU Pemilu. Perbedaan ini sebaiknya tidak dikait-kaitkan dengan hubungan antara Presiden SBY dan Wapres JK.

"Parpol itu punya kepentingan masing-masing. Wajar kalau kepentingan berbeda, sikapnya berbeda. Tidak ada urusannya perbedaan dengan Presiden dan Wapres. Jangan diarahkan ke sana," kata Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2008).

Menurut dia, jika Golkar sependapat dengan Partai Demokrat soal perolehan kursi akan rugi.

"Karena dengan perolehan kursi sekarang, 127 kursi. Kalau memakai usulan Golkar 50 % ditarik ke provinsi, Golkar akan dapat 154 kursi," ujar kader Golkar ini.

Aksa mengatakan Partai Demokrat pun tidak perlu khawatir. "Demokrat dulu tidak ada presidennya saja dapat kursi banyak apalagi sekarang, ada presidennya. Kalau kerja keras pasti akan didukung rakyat. Jadi Golkar tidak ada niatan untuk merugikan siapa-siapa tetapi membuat wakil rakyat dikenal," papar dia. (aan/nrl)