RI Abstain Voting Nuklir Iran Bukan karena Kapok Interpelasi DPR

Jakarta - Sikap abstain RI dalam voting DK PBB untuk resolusi baru atas kasus nuklir Iran, bukan karena pemerintah 'kapok' interpelasi DPR. Tapi berdasar pada laporan teknis IAEA tentang fakta di lapangan.

Demikian kata Jubir Kepresidenan Dino Pattidjalal menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (4/3/2008).

"Sama sekali tidak ada hubungannya (dengan interpelasi). Sikap kita ini sepenuhnya mengacu pada laporan teknis IAEA," tegasnya.

Di dalam laporannya, badan energi atom dunia itu menyatakan, Iran telah memenuhi 5 dari 6 butir ketentuan yang ditetapkan DK PBB. Meski masalah weaponisation belum terpenuhi, tetapi Iran telah tunjukkan kemajuan besar pasca keluarnya resolusi pertama.

"Kita lihat faktanya. Selama ini kita tuntut Iran transparan dan ternyata ada hasilnya lebih baik. Apa yang sudah dilaksanakan, kita harus hargai. Kita harus konsisten, kalau ada kemauan kita harus konsekwen," tegasnya.

Lebih lanjut Dino memaparkan pada sidang voting DK PBB dini hari tadi, Indonesia adalah satu-satunya anggota DK PBB yang tegas menolak penerapan sanksi keras bagi Iran. Penjelasan Dubes Marti Natalegawa menyebutkan, RI menilai tidak ada keperluan menjatuhkan sanksi atau resolusi baru bagi Iran.

"Ini adalah sikap yang tepat sesuai nurani. Tidak ada kaitan dengan tekanan atau kepentingan dari pihak manapun, saat yang lain setuju kita satu-satunya yang menolak. Ini wujud politik luar negeri bebas aktif," sambung Dino. (lh/nvt)